Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menekankan pentingnya perlindungan hak atas tanah masyarakat adat untuk mencegah potensi konflik sosial di masa mendatang.
Menurutnya, tanah berfungsi sebagai modal vital yang harus dilestarikan dan diwariskan ke generasi berikutnya sebagai aset bernilai.
“Masalah tanah tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik, maka kami khawatirkan akan menjadi bom waktu bagi konflik sosial di masa depan, terutama di wilayah baru dengan kebutuhan pembangunan yang meningkat,” dikutip Jumat (10/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan saat Komarudin hadir pada sosialisasi Program Strategis 2026 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI di Ballroom Hotel Horison Ultima, Timika.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR Provinsi Papua Tengah, anggota DPRK Mimika, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Komarudin meminta jajaran ATR/BPN untuk lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi serta memberikan bantuan teknis untuk proses sertifikasi tanah masyarakat adat.
Ia menegaskan bahwa perhatian khusus diperlukan di daerah yang sedang mengalami pemekaran wilayah agar hak atas tanah tidak tergerus oleh arus pembangunan.
Dalam pandangannya, pendekatan dialogis menjadi kunci karena selama ini minimnya komunikasi antara aparat pemerintah dan masyarakat adat sering menimbulkan masalah di lapangan.
Oleh karena itu, ia mendesak Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN, DPR, dan pihak terkait untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif serta memastikan pengakuan hak kepemilikan tanah masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, memaparkan fokus Program Strategis ATR/BPN untuk 2026.
Roy menyebutkan beberapa prioritas utama, antara lain pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat; percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); reforma agraria; serta penyelesaian aset tanah milik pemerintah.
Prioritas lain yang disebutkan meliputi sertifikasi perumahan rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanahan, dan pembentukan Kantor Wilayah ATR/BPN Papua Tengah di Nabire.
Menurut Roy, pemetaan tanah ulayat dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2021, serta Permen ATR Nomor 18 Tahun 2019 untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Sementara percepatan PTSL mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1960, Permen ATR Nomor 6 Tahun 2018, dan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 dengan target mempercepat sertifikasi tanah di seluruh wilayah Papua.
Roy juga menjelaskan rencana redistribusi tanah dan legalisasi aset yang dilengkapi penataan akses melalui pemetaan sosial dan pendampingan usaha.
Target redistribusi di Papua ditetapkan sebanyak 1.547 bidang dengan Nabire dipilih sebagai pilot project berjumlah 204 bidang.
Untuk mempercepat proses sertifikasi dan kerapihan administrasi, telah dibentuk tim terpadu yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Terkait sertifikasi perumahan rakyat, Roy menyebut target nasional sebanyak tiga juta rumah dan menyampaikan bahwa 945 bidang di Papua telah diverifikasi.
Namun ia mengakui bahwa pelaksanaan baru mencapai sekitar 11 persen sehingga diperlukan percepatan lebih lanjut.
Roy menyoroti kebutuhan peningkatan SDM pertanahan di Papua Tengah, termasuk rencana mutasi pegawai dan pendirian sekolah khusus pertanahan bagi putra asli Papua.
Pembentukan Kanwil ATR/BPN Papua Tengah akan dipusatkan di Nabire dengan tujuan mendekatkan layanan pertanahan terutama bagi daerah terpencil.
Ia berharap Papua Tengah menjadi model percepatan reforma agraria dan layanan pertanahan berbasis masyarakat adat, namun menegaskan bahwa keberhasilan program bergantung pada kolaborasi semua pemangku kepentingan.
Roy mengakui adanya berbagai tantangan yang telah dipaparkan dan menutup penjelasan dengan harapan adanya kerja sama erat antara pemerintah daerah dan masyarakat adat melalui kegiatan sosialisasi tersebut.







