Komarudin Watubun, S.H., M.H., anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua Tengah, melakukan kunjungan kerja ke Balai Kampung Wanggar Sari baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut ia menekankan bahwa data kependudukan yang akurat menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan.
Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan warga, Asisten III, jajaran TNI-Polri, serta aparat setempat, dikutip Kamis (30/7/2026).
Komarudin mengungkapkan masih banyak daerah yang mencatat data kependudukan secara tidak tertata, sehingga memicu masalah ketika muncul sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, ketidakvalidan data juga merusak efektivitas pelayanan publik karena membuat sasaran program pemerintah menjadi tidak tepat.
Ia memberi contoh program bantuan sosial dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berisiko tidak sampai kepada penerima yang berhak akibat data penerima yang keliru.
Komarudin mengingatkan bahwa kepala daerah mulai dari bupati, camat hingga kepala desa atau kepala kampung membutuhkan basis data yang dapat dipercaya untuk menyusun kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Legislator dari PDI Perjuangan itu juga menyoroti praktik penambangan liar di kawasan hutan Papua yang mempersulit pendataan warga pendatang.
Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan hukum dan kendala pelayanan saat identitas seseorang tidak tercatat secara resmi, termasuk kasus warga meninggal tanpa identitas jelas.
Ia mendorong tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga yang belum memiliki KTP maupun KK untuk segera melengkapi dokumen administrasi kependudukan.
Komarudin menegaskan kepemilikan KTP merupakan prasyarat penting untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dari negara.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah daerah bersama jajaran hingga tingkat kampung menerapkan pelayanan administrasi kependudukan secara jemput bola, khususnya bagi penduduk di wilayah pedalaman.
Upaya proaktif semacam itu dinilai perlu agar kebijakan pembangunan dan distribusi layanan publik dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran.
Penutup arahannya menegaskan bahwa pendataan seluruh warga negara adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial kepada masyarakat.







