Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, menyatakan Washington menghormati keputusan ASEAN untuk melanjutkan pembicaraan mengenai Kode Etik (CoC) di Laut Cina Selatan dengan Tiongkok.
Pernyataan itu disampaikan Kim dalam konferensi pers daring pada Jumat, 24 Juli 2026.
Menurutnya, ASEAN merupakan organisasi yang mengambil keputusan berdasarkan konsensus, dan AS menghormati proses tersebut.
Kim menambahkan bahwa negosiasi CoC merupakan isu strategis yang penting bagi pihak-pihak terkait, termasuk Tiongkok dan seluruh negara anggota ASEAN.
Namun, dia menegaskan bahwa hasil perundingan tidak boleh mengesampingkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan.
Dalam hal ini Kim merujuk pada sikap yang telah ditegaskan oleh Menlu Marco Rubio bahwa AS akan terus melakukan pelayaran di perairan internasional.
Kim juga menekankan komitmen AS untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian pertahanan dengan Filipina.
Selain itu, AS akan terus menjunjung prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan putusan Mahkamah Arbitrase 2016 mengenai Laut Cina Selatan.
Kim mengungkapkan pula bahwa kunjungan Menlu Rubio ke Manila disertai pengumuman tambahan bantuan hibah militer sebesar USD60 juta untuk Filipina.
Dengan tambahan tersebut, total bantuan hibah militer AS bagi Filipina mencapai USD100 juta, menurut penjelasan Dubes Kim.
Bantuan itu dimaksudkan untuk membantu Filipina mempertahankan kedaulatan dan mencegah eskalasi konflik di wilayahnya.
Kim menyebutkan bahwa paket ini melengkapi berbagai kerja sama keamanan rutin antara AS dan Filipina, dan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan wilayah Filipina dalam setiap sengketa di Laut Cina Selatan.
Dari sisi ASEAN, Indonesia menilai perpanjangan pembahasan CoC antara ASEAN dan Tiongkok sebagai perkembangan yang positif.
Meski belum tercapai kesimpulan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-59, negosiasi dinilai terus bergerak maju dengan target penyelesaian pada tahun ini.
Di bawah kepemimpinan Filipina, ASEAN dan Tiongkok menargetkan penyelesaian CoC Laut Cina Selatan pada 2026, sambil menegaskan perlunya manfaat nyata bagi masyarakat dan pemeliharaan perdamaian serta stabilitas regional.







