Kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok memicu sorotan tajam terhadap kinerja pengawasan keselamatan pelayaran nasional.
Pertanyaan itu dilontarkan oleh Edi Purwanto, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dikutip pada Kamis (13/8/2026), Edi menilai insiden tersebut tidak dapat lagi dipandang sebagai kecelakaan tunggal yang terlepas dari tanggung jawab regulator.
Ia mengingatkan bahwa proses investigasi untuk kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, yang menewaskan lima orang, belum rampung namun peristiwa serupa kembali terjadi.
Bagi Edi, pola berulangnya kebakaran kapal menunjukkan kegagalan pengawasan yang serius oleh Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, kewajiban pemerintah harus dimulai jauh sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, yakni memastikan semua aspek keselamatan terpenuhi.
Ia merinci beberapa elemen yang wajib dipastikan, antara lain kondisi laik operasi kapal, kepatuhan muatan terhadap ketentuan, dan akurasi manifes penumpang serta barang.
Alat keselamatan di kapal, termasuk sistem pemadam kebakaran, juga harus dalam kondisi siap pakai, tambahnya.
Edi menegaskan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap kepatuhan operator terhadap standar keselamatan pelayaran.
Sebagai respons, ia meminta Menteri Perhubungan segera menetapkan audit darurat keselamatan pelayaran nasional yang dilakukan secara menyeluruh.
Ruang lingkup audit yang diminta mencakup seluruh kapal penumpang dan kapal Ro-Ro, sistem keselamatan operator, ketertiban manifes, serta pengawasan syahbandar.
Audit itu juga harus mengevaluasi prosedur pemeriksaan kendaraan dan barang yang diangkut, kesiapan alat pemadam kebakaran, serta pelaksanaan rekomendasi dari kecelakaan sebelumnya.
Edi menekankan bahwa pendekatan reaktif—yang baru menampilkan negara setelah kecelakaan terjadi—tidak boleh dilanjutkan.
Hasil audit darurat harus diumumkan secara terbuka kepada DPR dan publik, termasuk jumlah kapal yang diperiksa dan yang dinyatakan tidak laik operasi.
Ia menuntut data pelanggaran yang ditemukan, sanksi yang dijatuhkan, serta langkah perbaikan yang telah atau akan diimplementasikan disampaikan transparan.
Jika audit menemukan kapal yang tidak laik, Edi menegaskan operasi harus dihentikan; jika operator melanggar, izinnya harus dicabut.
Ia juga menuntut adanya tindakan tegas terhadap pejabat yang lalai melakukan pengawasan sehingga keselamatan publik tidak dikompromikan oleh kepentingan bisnis atau birokrasi.
Selain permintaan audit, Edi meminta hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) atas kecelakaan-kecelakaan terdahulu dibuka untuk publik dan ditindaklanjuti secara nyata.
Bagi Edi, rekomendasi keselamatan tidak boleh berakhir sebagai dokumen administrasi yang dilupakan ketika perhatian publik mereda.
Kegagalan menjalankan evaluasi dan pengawasan, menurutnya, merupakan akar masalah dari kecelakaan yang berulang; oleh karena itu Menteri Perhubungan wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan langkah perbaikan.







