Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 pada Kamis 3 Juli 2026 untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah.
Sinkronisasi diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan laut menjadi sumber penting bagi ketahanan pangan masa depan.
Trenggono mengingatkan proyeksi populasi dunia yang naik dari 8,23 miliar jiwa pada 2025 menjadi 9,7 miliar jiwa pada 2050.
Menurut KKP, kebutuhan protein global—termasuk dari sektor perikanan—diperkirakan meningkat sampai 67 persen seiring peningkatan populasi.
Trenggono menekankan pembangunan ekonomi biru perlu dimulai dari desa-desa pesisir agar manfaatnya terasa bagi komunitas lokal.
Sebagai strategi pembangunan berkelanjutan, KKP mengimplementasikan lima kebijakan ekonomi biru yang menyeimbangkan aspek ekologi dan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan pertama adalah perluasan kawasan konservasi laut dan penegakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Ketentuan lain fokus pada pengembangan budidaya berkelanjutan serta penguatan pengawasan pesisir.
Upaya pengurangan sampah plastik di laut juga menjadi salah satu pilar kebijakan KKP.
Pemerintah mengusung enam program prioritas Presiden di sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat produksi, kesejahteraan nelayan, dan ketahanan pangan nasional.
Program unggulan mencakup Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembangan budidaya ikan darat tematik.
Langkah lain adalah percepatan swasembada garam dan revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.
Modernisasi armada kapal perikanan nasional termasuk prioritas untuk meningkatkan kapasitas penangkapan dan efisiensi.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menyatakan parlemen mendukung penguatan sektor kelautan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Komisi IV telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar Rp15,6 triliun untuk Tahun Anggaran 2027, meningkat dari Rp13 triliun pada 2026.
Titiek meminta agar pelaksanaan program nasional disesuaikan dengan karakteristik daerah dan agar pemerintah daerah menjaga keberlanjutan inisiatif KKP.
Ia berharap Kampung Nelayan Merah Putih berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengimbau seluruh kementerian memperkuat transformasi sektor kelautan demi peningkatan kesejahteraan nelayan.
Zulkifli menegaskan peningkatan taraf hidup nelayan merupakan pekerjaan besar pemerintah yang harus didukung lintas sektor.







