Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan.
Acara berlangsung di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis 2 Juli 2026.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa forum ini dimaksudkan sebagai wadah konsolidasi untuk memperkuat koordinasi dan percepatan implementasi program prioritas KKP tahun 2026.
Menurut KKP, sektor kelautan dan perikanan memegang peran strategis dalam penyediaan sumber protein serta dalam penguatan ekonomi berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.
Untuk mendukung target swasembada pangan, KKP menjalankan enam program prioritas nasional.
Program pertama adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 5.000 lokasi hingga 2029.
Program kedua berupa pengembangan Budidaya Ikan Darat Tematik di 40.000 titik pada 500 kabupaten/kota.
Ketiga adalah Program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan 2.000 hektare tambak garam.
Keempat adalah Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa seluas sekitar 14.000 hektare.
Kelima adalah pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi Waingapu seluas 2.000 hektare.
Terakhir, program Modernisasi Kapal Perikanan bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan.
Pelaksanaan seluruh program direncanakan menggunakan pendekatan bottom-up dengan pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
KKP menilai pendekatan tersebut akan menyesuaikan inisiatif dengan kebutuhan daerah sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan.
Trenggono mengimbau agar seluruh program dikawal sampai tahap implementasi agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakornas juga menjadi platform penguatan sinergi antarlembaga dengan hadirnya sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Hadir pula Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Pada kesempatan yang sama, KKP menandatangani nota kesepahaman dengan PT PLN (Persero), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspeksindo).
KKP juga meneken perjanjian kerja sama dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan PT Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai penguatan sektor pangan, termasuk kelautan dan perikanan, merupakan unsur penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Ia menyatakan keyakinan bahwa bila program dijalankan secara konsisten dan didukung pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, Indonesia berpotensi tidak hanya memenuhi kebutuhan protein domestik tetapi juga menjadi kekuatan ekspor produk perikanan dunia.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan dukungan parlemen terhadap inisiatif strategis KKP melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Siti Hediati menyoroti bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih telah menunjukkan manfaat nyata dalam menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir di sejumlah daerah.







