Jenggala.id – Protes soal Tunjangan Hari Raya ASN terus memanas. Terbaru, muncul petisi di dunia maya. Petisi terkait dengan revisi aturan THR untuk para ASN ini.
Konon kabarnya, THR hanya akan diberikan setengah dari tukin, ditambah gaji pokok dan tunjangan lain yang didapat oleh ASN.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 Tahun 2023 tentang THR dan Gaji ke-13 Aparatur Negara dan Pensiunan 2023. Petisi yang diinisiasi oleh akun @persada sm809 pada situs change.org, menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi PP tersebut.
Hingga Sabtu (1/4/2023) pukul 04.30 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 3.000 akun pendukung dan jumlahnya terus meningkat.
“ASN bukan hanya pengabdi bagi negara, tapi juga penanggung jawab keluarga. ASN memberikan suaranya bukan karena tidak bersyukur dan ingin melawan pemerintah, tetapi hanya ingin meminta ‘belas kasihan’ dari penguasa negara ini,” tulis pembuat petisi tersebut, dikutip Sabtu (1/4/2023).
Pembuat petisi sebut ASN ini telah memberikan pengabdian yang besar selama 3 tahun terakhir, termasuk saat Covid-19 melanda. Akan tetapi, fakta ini nampak tidak dianggap oleh Pemerintah.
“Kami memohon kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo agar merevisi keputusannya terkait besaran THR ASN di tahun 2023 ini. THR ini bukanlah untuk berfoya-foya, tapi kami gunakan untuk membantu orang tua, istri, anak-anak, dan saudara kami. Janganlah kami diperlakukan sama dengan para pejabat dan pegawai dari instansi yang kaya raya,” tulisnya.
Para penandatangan petisi tersebut juga memberikan komentar. Bahkan, beberapa di antaranya mengejek Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mendapatkan bonus karena pencapaian realisasi pajak, sementara hak orang lain harus dipotong.
“Pejabat atas dan lembaga yang dapat bonus. ASN golongan biasa dikorbankan. Kami dianggap beban negara,” tulis warganet di komentar.







