JENGGALA.ID – Pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco sedang menghadapi masalah dengan pemerintah terkait Hak Guna Bangunan (HGB) yang memberikan hak penguasaan hingga 160 tahun kepada investor IKN Nusantara untuk Hotel Sultan. Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menganggap bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada kliennya.
Saat ini, HGB yang dimiliki oleh PT Indobuildco untuk Hotel Sultan menjadi perdebatan dengan pemerintah, yang bahkan berencana mencabut izin tersebut. Ini terkait dengan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang baru disahkan.
Menurut revisi ini, hak penguasaan lahan dalam bentuk HGU di IKN terbagi menjadi dua siklus. Siklus pertama memiliki batas waktu maksimum 95 tahun, yang bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan masa penguasaan yang sama. Sementara itu, pelaku usaha diberikan HGB dengan batas waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus, yang bisa diperpanjang hingga total 160 tahun.
Hamdan mengklaim bahwa saat ini PT Indobuildco masih memiliki HGB untuk Hotel Sultan dan hak ini belum pernah dicabut oleh pengadilan. Oleh karena itu, mereka berhak untuk memperbaharui HGB hingga 30 tahun lagi atau sampai tahun 2053.
Tetapi, Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM, Tina Talisa, mengatakan bahwa pemerintah bersiap untuk mencabut izin usaha PT Indobuildco melalui online single submission (OSS) karena terdapat kebingungan terkait HGB. Hasil dari revisi perizinan usaha menunjukkan perlunya kejelasan terkait HGB, dan jika HGB tidak lagi aktif, maka izin usaha tersebut mungkin akan dicabut.







