Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Qanun Asasi Nahdlatul Ulama (NU) berperan lebih dari sekadar warisan sejarah; dokumen itu menurutnya menjadi pijakan penting untuk memelihara persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani dalam acara Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi NU yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Muzani menilai pembahasan Qanun Asasi relevan karena NU memiliki tradisi panjang dalam merespons tantangan kebangsaan sejak masa lampau.
Ia mengingatkan bahwa Qanun Asasi disusun oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pada 1926, muncul di tengah gejolak besar dunia Islam pasca runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah.
Bagi Muzani, sejak awal NU diarahkan menjadi kekuatan yang merangkul beragam kelompok masyarakat dan hadir sebagai solusi atas persoalan keumatan.
Ia menegaskan bahwa NU bukan lawan atau ancaman bagi gerakan mana pun, melainkan harus tampil sebagai penyelesai problem keumatan bagi bangsa.
Muzani juga menyinggung peran para santri yang bergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah sebagai bukti keterlibatan ulama dan pesantren dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Menurutnya, semangat mempertahankan negara dan merebut kemerdekaan merupakan bagian dari kewajiban yang dibangun oleh Kiai Hasyim.
Lebih lanjut, Muzani menyatakan bahwa upaya mempertahankan negara tidak cukup hanya melalui kekuatan bersenjata; jalur politik juga perlu dimanfaatkan dalam perjuangan kebangsaan.
Ia menuturkan bahwa NU konsisten berada di garis depan setiap kali muncul ancaman perpecahan atau disintegrasi, berperan aktif membela bangsa dan negara.
Muzani menilai langkah-langkah ijtihad yang diambil para ulama pada masa awal republik terkait gejolak politik dan keamanan merupakan bentuk upaya menyelamatkan bangsa.
Untuk itu ia melihat Qanun Asasi tetap memiliki nilai filosofis yang hidup sepanjang zaman dan relevan bagi kehidupan kebangsaan saat ini.
Sementara itu, mantan Wakil Presiden RI Prof KH Ma’ruf Amin mengingatkan pentingnya kepemimpinan NU yang mampu melakukan islah, meredakan perselisihan, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat.
Menjelang Muktamar NU ke-35, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengakui namanya masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.
Gus Kikin menyatakan keputusan akhir diserahkan kepada mekanisme Muktamar dan para muktamirin, dengan Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung di Pesantren Darul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026.







