JENGGALA.ID – Sebanyak 15 guru besar dan pengajar hukum tata negara (HTN) serta hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyampaikan pandangan mereka dalam sidang perdana mengenai dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang diadili oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Mereka mengklaim bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, telah melakukan upaya lobbying kepada hakim konstitusi untuk mengabulkan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Kuasa Hukum CALS, Violla Reininda, menyampaikan klaim ini di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/10).
Violla menyatakan bahwa klaim tersebut menjadi dasar bagi dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga menuduh Anwar Usman terlibat dalam konflik kepentingan karena berusaha membantu keponakannya, yang juga merupakan Wali Kota Solo dan putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024 melalui putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Violla menjelaskan, “Keterlibatan di sini berarti bahwa yang bersangkutan tidak mundur dari proses pemeriksaan dan keputusan perkara, sementara ia juga aktif dalam melakukan lobi untuk memuluskan perkara ini agar diizinkan oleh hakim lain.”
Menurutnya, konflik kepentingan ini telah dimulai sebelum perkara tersebut diputuskan, sebagai bukti pernyataan Anwar Usman saat memberikan kuliah umum di Universitas Sultan Agung Semarang pada 9 September 2023. Saat itu, Anwar Usman berbicara tentang substansi putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Violla berpendapat bahwa tindakan Anwar Usman telah melanggar prinsip independensi, ketidakberpihakan, dan integritas. Ia menekankan bahwa ini merupakan pelanggaran yang serius, terutama jika dilakukan oleh seorang negarawan dan pemimpin utama dari lembaga MK.
Menurut CALS, tindakan Anwar Usman tidak hanya mempromosikan penyalahgunaan proses judicial review atau pengujian undang-undang untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga melibatkan perkara yang terkait dengan hubungan keluarganya sendiri.
Mereka juga menyatakan bahwa Anwar Usman memberikan komentar terbuka tentang perkara yang sedang dalam pemeriksaan, terutama yang berkaitan dengan pengujian syarat usia untuk calon presiden dan wakil presiden, yang melanggar Pasal 10 huruf f angka 3 yang melarang hakim konstitusi untuk mengeluarkan komentar terbuka di luar persidangan.
Dalam permohonannya, CALS meminta MKMK untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman. Mereka juga meminta MKMK untuk memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK dan hakim konstitusi jika terbukti melakukan pelanggaran berat.







