Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengakselerasi transformasi ke ranah digital sebagai respons terhadap perubahan pola konsumsi informasi publik.
Ia menyoroti bahwa sejumlah pihak di lingkungan Bawaslu masih mendokumentasikan kinerja dalam bentuk buku cetak, praktik yang menurutnya perlu diperbarui sejalan dengan kemajuan teknologi.
Rifqinizamy menekankan perlunya konversi substansi publikasi tradisional ke format digital agar jangkauan dan relevansi informasi meningkat.
Dalam pandangannya, platform media sosial wajib dimaksimalkan karena kini menjadi sumber rujukan utama masyarakat dalam mencari dan menilai informasi lembaga publik.
“Karena itu buku itu juga harus ditransform substansi dan isinya melalui media sosial. Ya, saya bilang buku penting, tetapi realita digitalisasi media hari ini kan menunjukkan bahwa mainstream utama publik untuk melihat publikasi seseorang dan/atau lembaga itu lebih diwarnai melalui media sosial,” kata Rifqinizamy kepada wartawan, dikutip di Jakarta, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Ia mencatat bahwa upaya penguatan publikasi digital tengah ditempuh oleh Bawaslu melalui kegiatan bernama Evaluasi Kebijakan Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu dalam Masa Non-Tahapan Pemilu.
Kegiatan tersebut digelar di Surabaya, pada 25-27 Agustus 2026, dan dipandang sebagai momentum untuk merumuskan kebijakan publikasi yang lebih adaptif terhadap era digital.
Rifqinizamy menilai fokus pada publikasi di media sosial krusial untuk mempertahankan visibilitas Bawaslu selama periode non-tahapan pemilu.
Menurutnya, konsistensi komunikasi publik akan membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan kerja Bawaslu di luar fase pemilihan.
“Agar kemudian publik masih memiliki trust, bahwa Bawaslu itu kendati di non-tahapan mereka terus bekerja, untuk kepentingan demokrasi dan kepemiluan kita,” kata dia.







