Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, meminta Pemerintah Kota Malang segera melakukan evaluasi dan validasi ulang data kemiskinan untuk menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya keluhan berulang dari warga yang diterima Amithya saat menggelar serap aspirasi masyarakat.
Ia menjelaskan banyak keluarga yang kondisi ekonominya belum membaik tetapi tiba-tiba tereliminasi dari daftar penerima bansos akibat pembaruan data desil dari pemerintah pusat.
Fenomena penghapusan status ini menurut Amithya berdampak luas, termasuk terganggunya akses terhadap bantuan pendidikan bagi anak-anak keluarga prasejahtera.
Meskipun pembaruan data desil menjadi wewenang pemerintah pusat, Amithya menegaskan Pemkot Malang tidak boleh bersikap pasif dalam menindaklanjuti masalah tersebut.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah menguatkan mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk melakukan verifikasi kondisi riil di lapangan.
Data hasil verifikasi tingkat kelurahan kemudian diharapkan bisa diajukan kembali ke pemerintah pusat agar daftar penerima bansos merefleksikan kondisi sesungguhnya.
Selain persoalan bansos, Amithya juga menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang memaksa sejumlah siswa masuk sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi.
Atas kondisi itu DPRD mendorong Pemkot menyiapkan skema pembiayaan atau subsidi khusus agar anak dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses pendidikan.
Amithya menekankan perlunya sinergi antara pembenahan basis data kemiskinan dan kebijakan pendidikan agar jaring pengaman sosial serta layanan pendidikan dapat terdistribusi lebih adil dan tepat sasaran.







