Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram I Gede Wiska menegaskan bahwa anggota Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di DPRD Kota Mataram wajib menjaga kedisiplinan dalam setiap agenda kedewanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wiska pada Kamis (20/8) sehubungan dengan kehadiran anggota dalam rapat komisi dan rapat paripurna serta kepatuhan terhadap tata tertib DPRD.
Menurut Wiska, kedisiplinan bukan sekadar soal hadir-absen, melainkan bagian tanggung jawab wakil rakyat yang menerima mandat dan penghasilan dari masyarakat.
Ia menegaskan bahwa apabila anggota berhalangan hadir, ketidakhadiran itu harus dibarengi alasan dan disampaikan melalui mekanisme izin yang berlaku.
Wiska menambahkan bahwa izin wajib disampaikan baik kepada fraksi maupun kepada komisi terkait untuk agenda komisi maupun paripurna.
Dengan mekanisme izin yang jelas, kata Wiska, kehormatan dan marwah lembaga DPRD dapat dijaga serta kelancaran agenda kelembagaan tetap terjamin.
Apabila seorang anggota tidak memberikan keterangan mengenai alasan ketidakhadirannya, fraksi akan menanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan.
Wiska juga mengingatkan aturan sanksi bagi anggota yang bolos rapat paripurna secara berturut-turut.
Dia merujuk pada penjelasan Ketua Badan Kehormatan bahwa tidak hadir paripurna tiga kali berturut-turut dapat berujung pada sanksi berat, termasuk penerbitan surat peringatan (SP).
Secara umum, Wiska menilai mayoritas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram selama ini menunjukkan disiplin yang relatif baik.
Ketidakhadiran karena alasan seperti sakit biasanya disertai pemberitahuan izin kepada fraksi dan komisi, menurut Wiska.
Namun ia mengakui fraksi belum pernah menerbitkan teguran tertulis terkait kehadiran; teguran hingga kini disampaikan secara lisan ketika kuorum diperlukan.
Di sisi lain, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Mataram Bakti Jaya menyampaikan adanya modus oleh sejumlah anggota untuk mengakali ketentuan tatib terkait kehadiran paripurna.
Modus itu, kata Bakti, memanfaatkan celah tatib dengan absen sekali lalu kembali hadir pada pertemuan berikutnya sehingga tidak tercatat tiga kali berturut-turut.
Bakti menambahkan bahwa BK tidak dapat memproses dugaan pelanggaran tanpa adanya laporan atau bukti yang disampaikan.
Oleh karena itu, Bakti mendorong pimpinan fraksi atau pihak lain untuk melaporkan jika menemukan anggota yang dinilai mengabaikan kewajiban kedewanan.







