Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pembangunan nasional melalui stabilitas, integritas, perluasan akses, dan dukungan bagi kegiatan ekonomi produktif.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki), menekankan perlunya menjaga ketahanan sektor keuangan agar selaras dengan agenda pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Senin 17 Agustus 2026 di Jakarta.
“Kami harus memastikan sektor jasa keuangan tetap kuat, stabil, dan berintegritas,” ujarnya.
Kiki menegaskan pengawasan harus mampu menghadapi gejolak, cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, serta tegas dalam penegakan aturan demi kepentingan bangsa.
OJK juga mendorong akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab bagi masyarakat luas.
Menurut Kiki, upaya memperluas inklusi harus diimbangi dengan peningkatan literasi dan perlindungan konsumen di tengah maraknya layanan digital.
“Inklusi harus berjalan bersama literasi, inovasi harus berjalan bersama perlindungan konsumen,” katanya.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital tidak boleh membuka celah bagi praktik merugikan publik.
“Kemajuan digital harus membuka pintu kesempatan, bukan menciptakan ruang baru bagi penipuan, penyalahgunaan data, atau praktik yang merugikan masyarakat.”
Prinsip keadilan juga diangkat dengan dorongan pemberian kesempatan kepada pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, serta masyarakat di wilayah 3T.
Hal ini dianggap penting agar kelompok-kelompok tersebut dapat berkembang melalui akses yang memadai ke layanan keuangan.
Lebih lanjut, OJK menginginkan sektor jasa keuangan menjadi motor penggerak kegiatan produktif melalui pembiayaan untuk usaha yang menciptakan lapangan kerja.
Penguatan hilirisasi dan industri nasional, dukungan pada inovasi, serta fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan turut menjadi prioritas.
Kepada ribuan pegawai OJK, Kiki mengingatkan besarnya amanah dari negara yang harus dijaga dalam menjalankan fungsi lembaga.
“Ini bukan sekadar bertambahnya tugas dan kewenangan, tetapi kepercayaan negara yang harus dijaga,” ucapnya.







