Jenggala.id, Jakarta – Ikan sapu-sapu semakin banyak dibasmi di berbagai daerah karena dinilai merusak ekosistem perairan. Para pakar menyebut langkah ini diperlukan untuk menekan dampak serius yang ditimbulkan spesies invasif tersebut.
Mengutip dari laman Institut Pertanian Bogor (IPB), ikan sapu-sapu jenis Pterygoplichthys pardalis berasal dari Amerika Selatan dan bukan spesies asli Indonesia. Kehadirannya di perairan lokal memicu ketidakseimbangan ekosistem karena berkembang tanpa kontrol alami.
Dosen akuakultur dari Universitas Airlangga, Veryl Hasan menjelaskan ikan ini memiliki sifat predator oportunistik. “Ketika berada di luar habitat aslinya, sapu-sapu dapat menggeser keberadaan ikan lokal,” ujar Veryl.
Menurutnya, ikan sapu-sapu mampu memakan hampir seluruh sumber daya di sungai. Mulai dari tumbuhan air hingga organisme kecil yang menjadi sumber makanan ikan lokal.
Kemampuan adaptasi yang tinggi membuat ikan sapu-sapu dapat hidup di perairan tercemar. Kondisi ini membuatnya tetap bertahan saat ikan lain tidak mampu hidup dalam lingkungan serupa.
“Ketika sungai tercemar berat, ikan lain mati, sementara sapu-sapu tetap bertahan,” ucapnya. Hal tersebut menyebabkan populasinya meningkat drastis dalam waktu singkat tanpa hambatan berarti.
Dari sisi reproduksi, ikan sapu-sapu juga tergolong sangat produktif. Dalam satu siklus, induk betina dapat menghasilkan hingga puluhan ribu telur yang mempercepat pertumbuhan populasi.
Populasi yang meledak membuat ikan sapu-sapu mendominasi habitat perairan tawar. Akibatnya, ikan lokal kesulitan mendapatkan makanan dan ruang hidup yang cukup.
Dampak ekologis lain adalah berkurangnya keanekaragaman hayati di sungai. Kehadiran ikan ini bahkan dikaitkan dengan menurunnya populasi spesies asli di sejumlah wilayah.
Pemerintah daerah pun mulai melakukan langkah pengendalian melalui penangkapan massal. Di Jakarta, puluhan ribu ikan sapu-sapu berhasil ditangkap dalam satu hari sebagai upaya menekan populasinya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah menyiapkan kebijakan pengendalian yang lebih efektif. Revisi aturan dilakukan agar langkah penanganan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.







