Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyuarakan keprihatinan atas kondisi kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dinilai mengalami penurunan di tengah tingginya beban profesional.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
Edy menyoroti bahwa profesi di bidang kesehatan menuntut perjalanan pendidikan panjang, uji kompetensi yang ketat, serta perizinan praktik yang tidak sederhana.
Selain itu, mereka juga harus menghadapi tanggung jawab terhadap keselamatan pasien dan potensi risiko hukum yang signifikan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Menurut Edy, beban tersebut belum diimbangi oleh perlindungan dan penghargaan kesejahteraan yang memadai bagi tenaga kesehatan di lapangan.
Dia menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan menempatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada posisi yang setara.
Berdasarkan prinsip tersebut, Edy mendesak agar skema kesejahteraan, jenjang karier, serta tunjangan jabatan disusun secara proporsional tanpa diskriminasi antarprofesi.
Komisi IX mencatat adanya ketimpangan dalam besaran tunjangan fungsional pada level yang sama di antara profesi kesehatan.
Perbedaan nominal ini, kata Edy, memicu rasa ketidakadilan dan berpotensi mengganggu kinerja di fasilitas layanan kesehatan.
Selain revisi tunjangan, Edy meminta penataan ulang struktur jenjang karier sehingga tiap profesi memiliki akses yang setara untuk mencapai jabatan fungsional tertinggi berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.
Dia mengingatkan agar tidak ada perbedaan struktur skala yang merugikan kelompok tertentu di sektor kesehatan.
Edy juga menyoroti pembatasan dalam pemberian tunjangan risiko kerja atau tunjangan bahaya yang saat ini dinilai eksklusif untuk profesi tertentu saja.
Menurutnya, pemberian tunjangan untuk lingkungan kerja berisiko tinggi—seperti penanganan penyakit infeksi menular—harus diberikan secara lebih menyeluruh.
Pengaturan tersebut perlu dilengkapi dengan identifikasi jelas terhadap lingkungan kerja yang layak menerima kompensasi risiko tinggi.







