Pemerintah Indonesia memperketat koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berpotensi melintasi batas negara.
Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Mulachela menyampaikan langkah tersebut pada Sabtu, 5 September 2026.
Indonesia menekankan pentingnya kerja sama bilateral sebagai bagian utama upaya pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan lintas batas.
Bersama mitra ASEAN, Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca kering yang dipicu oleh dinamika iklim.
Penanganan kasus ini dilakukan dengan memanfaatkan kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Mekanisme kerja sama melibatkan pertemuan berkala untuk memantau perkembangan kabut asap dan menyusun koordinasi tindak lanjut.
ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control menetapkan status siaga kawasan pada Alert Level 3 sejak 26 Agustus 2026.
Dalam kondisi tersebut, seluruh negara ASEAN diminta menyampaikan Situation Report harian yang disertai peta trajektori asap.
Nabyl menegaskan perlunya laporan harian yang lengkap untuk memudahkan pemantauan pergerakan asap antarnegara.
Indonesia memenuhi kewajiban pelaporan dan tindakan pada Alert Level 3 sesuai SOP Monitoring, Assessment, and Joint Emergency Response.
Pelaporan dari Indonesia mencakup data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, serta perkembangan penanggulangan karhutla.
Selain itu, Indonesia mendorong percepatan operasional penuh pusat koordinasi ASEAN untuk pengendalian kabut asap lintas batas.
Nabyl menilai penguatan pusat koordinasi tersebut penting untuk memperkokoh kerja sama ASEAN dalam menangani karhutla dan kabut asap lintas batas.







