Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan adanya sebuah kerangka kesepakatan yang dimaksudkan menjadi langkah awal menuju perdamaian antara Israel dan Lebanon.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan pengumuman tersebut pada Jumat, 26 Juni 2026.
Menurut pernyataan yang dirilis, pengumuman itu mengikuti empat hari perundingan yang dimediasi oleh Washington.
Rubio menggambarkan kesepakatan itu sebagai tahapan pembuka untuk negosiasi yang lebih luas, dilansir dari Al Jazeera.
Namun, sampai saat ini rincian teknis dan isi kerangka kesepakatan tersebut belum dipublikasikan kepada publik.
Perundingan digelar di Washington, DC dan dihadiri oleh perwakilan dari Israel dan Lebanon.
Kelompok Hizbullah tidak dilibatkan dalam pembicaraan, suatu kondisi yang menimbulkan pertanyaan tentang kelengkapan proses diplomasi tersebut.
Upaya diplomatik ini berlangsung di tengah konflik yang masih berlangsung di wilayah Lebanon.
Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman yang menyerukan penghentian operasi militer di seluruh front, termasuk di Lebanon.
Meski ada MoU tersebut, Israel masih menguasai sebagian wilayah Lebanon dan serangan militer di negara itu belum sepenuhnya berhenti.
Walaupun kedua pihak menyepakati gencatan senjata pekan lalu, pasukan Israel tetap ditempatkan di Lebanon selatan.
Hizbullah menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika Israel menarik seluruh pasukannya tanpa syarat.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak tuntutan tersebut dan menyatakan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan Lebanon selatan sampai Hizbullah dilucuti.
Pertemuan pekan ini merupakan putaran kelima perundingan yang dimediasi Amerika Serikat setelah pembicaraan sebelumnya pada April dan Mei.
Duta Besar Lebanon untuk AS, Nada Hamadeh, menggambarkan negosiasi sebagai proses yang panjang dan sulit tetapi menyatakan optimisme bahwa kerangka tersebut bisa membuka jalan menuju perdamaian.
Sejumlah pengamat menilai bahwa tidak dilibatkannya Hizbullah dalam perundingan berpotensi menjadi hambatan besar bagi pelaksanaan kesepakatan dan bagi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.







