Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, mendesak evaluasi menyeluruh atas tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan kasus keracunan terkait pelaksanaan program tersebut.
Ia mengatakan pemenuhan gizi harus sejalan dengan jaminan keamanan pangan agar keselamatan anak tetap terjaga.
Siti menegaskan bahwa niat memberi makan bergizi tidak boleh berubah menjadi ancaman bagi penerima manfaat.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (27/6/2026), Siti menekankan perlunya pelaksanaan yang berlandaskan kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan hukum.
Ia meminta setiap indikasi kelalaian dalam pengadaan bahan makanan, proses memasak, distribusi, maupun pengawasan diusut secara profesional.
Menurutnya, investigasi objektif penting untuk mengungkap penyebab insiden berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Anak-anak bukan objek uji coba kebijakan,” ujar Siti, menegaskan bahwa keselamatan penerima program harus menjadi prioritas utama.
Ia menilai perlu ada penguatan sistem pengawasan yang tidak hanya memeriksa makanan yang sudah dibagikan, tetapi juga seluruh rantai penyelenggaraan.
Aspek yang harus diawasi meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, standar kebersihan dapur, kualitas penyedia, dan mekanisme distribusi ke siswa.
Siti mengusulkan tiga langkah perbaikan untuk pemerintah terkait dugaan kasus ini.
Pertama, menghentikan sementara operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga bermasalah untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap standar higienitas, rantai pasok, sertifikasi, dan kelayakan penyedia.
Kedua, memastikan seluruh pihak terdampak mendapatkan penanganan medis, pemulihan, pendampingan, serta kompensasi sesuai ketentuan tanpa membebani keluarga maupun sekolah.
Ketiga, membentuk sistem pengawasan terpadu yang melibatkan Badan Gizi Nasional, BPOM, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, serta aparat penegak hukum.
Menurut Siti, sistem terpadu itu diperlukan untuk memperkuat pencegahan dan memastikan standar keamanan pangan dijalankan secara konsisten.
Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan MBG bukanlah bentuk penolakan terhadap program, melainkan upaya pembenahan tata kelola agar tujuan peningkatan kualitas gizi tercapai tanpa mengorbankan keselamatan.
“Negara harus hadir bukan hanya membagikan makanan, tetapi memastikan makanan itu aman, sehat, layak, dan bermartabat,” kata Siti.
Siti menambahkan bahwa keberhasilan MBG harus dinilai bukan hanya dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan, tetapi dari kemampuan negara menjamin keamanan pangan bagi setiap anak penerima program.
“MBG harus diselamatkan dengan tata kelola yang benar. Gizi penting, tetapi keselamatan anak adalah harga mati,” pungkasnya.







