JENGGALA.ID – Kembali terjadi penjualan pulau di Indonesia kepada pihak asing yang kini menjadi perbincangan. Setelah Kepulauan Widi, Maluku Utara yang dilelang Sotheby’s Concierge Auction di New York.
Kini Kepulauan Mentawai, Sumbar, dijual di situs International Surf Properties. Kabarnya, pulau yang memiliki luas 17.400 meter persegi itu dijual oleh orang asing yang mengakui sebagai pemilik pulau yang telah memiliki sertifikat.
Pulau yang dijual kepada asing via International Surf Properties tersebut berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pulau tersebut bernama Pulau Panaggalat, yang ditawarkan dengan harga Rp 15 miliar.
Hal ini terungkap dalam Instagram resminya @greenpeaceid. Greenpeace Indonesia, dalam postingannya menyebutkan maraknya penjualan pulau di Indonesia kepada pihak asing.
“Ribuan pulau di Indonesia seperti barang yang diobral, ya? Rasanya bukan hal aneh lagi melihat berbagai situs penjualan pulau, memajang pulau-pulau indah di Indonesia dengan label sale atau dijual,” tulisnya.
“Kali ini, sebuah pulau di Sumatera Barat diperbincangkan karena dijual dalam situs International Surf Properties dengan harga yang fantastis, yaitu mencapai Rp15 miliar,” tambahnya.
Menurut pihak Greenpeace Indonesia, penjualan pulau yang marak tersebut dinilai telah melanggar aturan.
“Perlu penjelasan seperti apa lagi untuk menegaskan bahwa penjualan pulau-pulau ini bertentangan dengan aturan di Indonesia, ya? Selain membahayakan ekosistem, masyarakat adat adalah yang paling berpotensi tersingkir jika penjualan ini terus terjadi,” tulisnya.
“Kira-kira, siapa dalang di balik maraknya penjualan pulau kita ini?,” lanjutnya dalam postingannya.
Juru kampanye laut Greenpeace Indonesia, Afdillah mengatakan bahwa kepemilikan yang diklaim oleh WNA seperti dalam situs International Surf Properties, bertentangan dengan UU no 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
“UU tersebut menyebutkan orang asing tidak dapat mempunyai tanah dengan hal milik dan hanya dapat memiliki hak pakai dengan luas terbatas dan hak sewa,” tuturnya.
“Bagaimana bisa WNA punya hak untuk menjual pulau di Indonesia?,” tanyanya.
Untuk itu, dia meminta pihak yang berwenang untuk menelusuri siapa dalang dibalik penjualan pulau-pulau di Indonesia.
“Ini baru yang kita ketahui, bagaimana dengan ribuan pulau kecil lain yang berpotensi dilelang? Atau bahkan pulau-pulau yang sudah laku?,” paparnya.
Menurutnya, pemerintah harus bertindak cepat untuk menghentikan penjualan-penjualan ini. Karena selain melanggar aturan, juga berpotensi melanggar hak-hak masyarakat adat di Pulau Mentawai.
Ternyata keberadaan nama Pulau Singgalat di laman penjualan itu sudah ada sejak tahun 2021. Bahkan Gubernur Sumbar saat itu Irwan Prayitno kepada wartawan menyatakan bahwa penjualan pulau tidak masalah selama tidak dijual kepada orang asing atau WNA.***







