Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, menyerukan penguatan regulasi keamanan pangan yang didasarkan pada pendekatan ilmiah dan penilaian risiko.
Pernyataan itu disampaikan saat Taruna tampil sebagai pembicara kunci dalam Workshop Internasional Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XII di Bappenas, Jakarta, Kamis 10 September 2026.
Ia menegaskan satu prinsip tegas: “Bukan Pangan Kalau Tidak Aman”.
Taruna menekankan bahwa upaya memperluas akses terhadap pangan bergizi harus dibarengi jaminan keamanan, mutu, dan ketersediaan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Menurutnya, transformasi sistem pangan global menciptakan tantangan baru akibat kemajuan teknologi pangan, produk inovatif, perdagangan lintas negara, perubahan pola konsumsi, dan dampak perubahan iklim.
Oleh sebab itu, pendekatan pengawasan konvensional dinilai tidak lagi memadai.
BPOM kini memperkuat tata kelola keamanan pangan berbasis risiko, mencakup pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) hingga pengawasan setelah produk berada di masyarakat (post-market).
Pemanfaatan bukti ilmiah dan metodologi untuk pengambilan keputusan regulatori menjadi fokus lewat peningkatan regulatory science.
Sementara itu, konsep regulatory preparedness dimaksudkan agar sistem pengawasan lebih tangkas dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan inovasi pangan.
Taruna menegaskan regulasi harus berfungsi sebagai jembatan bagi inovasi, bukan sebagai hambatan, dengan tetap menjaga keselamatan publik.
Penguatan aturan juga dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
BPOM tidak hanya memperdalam kajian ilmiah terhadap produk baru, melainkan juga mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar memenuhi standar keamanan dan mutu.
Perlindungan konsumen dinyatakan melampaui aspek keamanan konsumsi; masyarakat berhak memperoleh informasi produk yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan.
Dengan demikian, regulasi dan pengawasan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap pangan dan membantu konsumen dalam pengambilan keputusan konsumsi.
Ukuran keberhasilan regulasi, menurut Taruna, adalah ketika masyarakat mendapatkan pangan yang aman dan terlindungi dari risiko kesehatan, bukan sekadar banyaknya peraturan yang dihasilkan.
Taruna menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, peneliti, dan konsumen untuk membangun sistem keamanan pangan nasional.
Isu yang melibatkan berbagai kewenangan, termasuk kejadian luar biasa (KLB) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengendalian risiko sepanjang rantai pasok, memerlukan koordinasi terpadu.
Koordinasi tersebut salah satunya dilakukan melalui Satuan Tugas Keamanan Pangan Nasional (SKPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 84/M.PANGAN/KEP/07/2026.
Di tingkat internasional, BPOM juga memperkuat kerja sama dengan regulator negara lain, organisasi internasional, dan mitra regional untuk menghadapi tantangan bersama.
Di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan peserta WNPG XII, Taruna menyatakan regulasi pangan masa depan harus menjadi penghubung antara perlindungan masyarakat, inovasi, dunia usaha, dan investasi.
Ia merangkum arah penguatan keamanan pangan dalam lima perspektif: keamanan pangan sebagai fondasi sistem pangan dan gizi; pengelolaan risiko yang mengikuti perubahan sistem pangan; penguatan regulatory science dan regulatory preparedness; perlindungan konsumen sebagai orientasi utama; serta kolaborasi lintas sektor dan global.
Taruna menutup dengan ajakan bersama untuk membangun sistem pangan yang mengintegrasikan keamanan, ilmu pengetahuan, inovasi, dan perlindungan konsumen demi tercapainya pangan yang aman, masyarakat sehat, dan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.







