Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengajukan permohonan dukungan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memperkuat layanan publik BPOM di berbagai daerah.
Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan audiensi yang berlangsung pada Rabu, 1 Juli 2026.
Fokus utama permohonan adalah penguatan kerja sama layanan BPOM melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) setempat agar akses masyarakat terhadap layanan pengawasan obat dan makanan semakin mudah.
Pada kesempatan yang sama dibahas pula peran BPOM dalam mendukung kebijakan prioritas Presiden, termasuk masalah sumber daya manusia, penataan organisasi, dan layanan unit pelaksana di lapangan.
Taruna menegaskan bahwa isu-isu tersebut menjadi perhatian strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik BPOM melalui MPP.
Salah satu program prioritas yang mendapat dukungan BPOM adalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, BPOM juga terlibat dalam pengembangan Program Koperasi Desa Merah Putih dan layanan Apotek Desa.
BPOM juga mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kerja sama teknis mencakup pengembangan sistem informasi pengadaan serta perbantuan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang atau jasa, yang melibatkan JF PPBJ.
Hingga Juni 2026, BPOM telah menyediakan layanan pada 141 Mal Pelayanan Publik.
Jumlah tersebut merupakan 45,04 persen dari 313 MPP yang telah diresmikan oleh Kementerian PANRB.
Untuk menunjang layanan publik, Balai Besar POM Palangka Raya mengembangkan inovasi bernama SMART LAURA yang memanfaatkan Doorbell dan CCTV sebagai sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat.
Inovasi SMART LAURA kemudian direplikasi oleh Balai Besar POM Banda Aceh untuk MPP di Kabupaten Langsa, dan tetap berfungsi saat banjir bandang beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan, BPOM juga meminta dukungan Kementerian PANRB untuk mempererat koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah sebagai tindak lanjut nota kesepahaman terkait penyelenggaraan layanan publik pada MPP.
Taruna mengakui masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan jumlah loket yang tersedia di MPP, sehingga BPOM berencana menghadirkan inovasi layanan guna mempercepat pelayanan di seluruh unit pelaksana teknis.
Menteri PANRB Rini Widyantini memberikan apresiasi terhadap upaya BPOM memperkuat sinergi untuk meningkatkan mutu layanan publik.
Rini menyatakan implementasi MoU antara BPOM dan pihak terkait di daerah diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan BPOM melalui DPMPTSP di seluruh wilayah Indonesia.







