Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilaksanakan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026.
BGN menegaskan putusan tersebut tidak menghentikan program, melainkan mengatur penyesuaian mekanisme penganggaran secara bertahap oleh pemerintah.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal itu pada konferensi pers di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut Sudaryono, inti putusan tidak merombak legalitas maupun eksistensi Program Makan Bergizi Gratis.
Mahkamah Konstitusi disebut hanya menetapkan batasan terkait tata cara penempatan anggaran program.
Pemerintah diberikan masa transisi paling lama dua tahun untuk menyesuaikan anggaran sebagaimana diminta oleh putusan tersebut.
Hasil telaah hukum internal BGN menyimpulkan putusan bersifat “conditionally constitutional”.
Penyesuaian yang diminta oleh Mahkamah terkait norma penganggaran, bukan menghapus keberadaan program itu sendiri.
Mulai APBN Tahun Anggaran 2028 sebagian pos anggaran Program Makan Bergizi Gratis akan direvisi.
Namun BGN menegaskan perubahan alokasi tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan layanan nutrisi kepada masyarakat.
Sudaryono menyatakan fokus BGN adalah menempatkan anggaran sesuai mekanisme pemerintahan tanpa mengorbankan kontinuitas program.
Menurutnya, keputusan MK justru memberikan kepastian hukum yang dapat memperkuat tata kelola penganggaran di masa depan.
Dari sisi kelembagaan, BGN menyatakan tidak ada perubahan tugas maupun kewenangan yang melekat pada lembaga.
BGN akan tetap berperan sebagai penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Penyesuaian kebijakan pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas program.
BGN menegaskan komitmennya mempertahankan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Upaya itu diharapkan terus berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.







