Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan pengawasan terhadap standar higiene dan sanitasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu kebijakan utama yang diberlakukan adalah mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai prasyarat operasional.
Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan kebijakan ini dalam pernyataan yang disampaikan pada Kamis 6 Agustus 2026 di Jakarta.
Menurut Sudaryono, ketiadaan SLHS berarti fasilitas tersebut dinilai tidak memenuhi kelayakan operasional.
Sebelumnya Sudaryono melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta sejumlah pakar untuk membahas langkah terkait.
BGN memberi batas waktu kepada seluruh SPPG untuk mengurus SLHS hingga 10 Agustus 2026 sebelum sanksi diberlakukan.
Instansi itu mencatat masih ada beberapa dapur yang beroperasi namun belum memiliki SLHS, sehingga diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut.
SLHS dipandang sebagai indikator dasar bahwa proses produksi makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan.
BGN menegaskan akan menerapkan kebijakan tanpa toleransi; SPPG yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditutup secara permanen.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terkait kasus keracunan pada pelaksanaan MBG di sejumlah lokasi.
Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bakteri escherichia coli pada beberapa sampel makanan.
Temuan laboratorium itu telah disampaikan Menkes kepada BGN sebagai bahan evaluasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.







