JENGGALA.ID – JAKARTA. Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih sudah dimulai. Tujuannya adalah, untuk mendapatkan data yang valid.
Panitia pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) akan mendatangi satu persatu rumah warga. Mereka dibekali dengan kartu identitas, rompi, topi hingga surat tugas
Bekal tersebut dalam upaya mewaspadai penipuan yang mungkin mengatasnamakan pantarlih dan kerja-kerja coklit.
“Kami berikan tiga alat kelengkapan, yaitu topi, ID card, dan rompi,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos, kepada wartawan ditemui di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin, 13 Februari 2023.
“Mereka juga membawa surat tugas,” imbuhnya.
Di samping itu, para petugas pantarlih juga membawa formulir model A untuk melakukan coklit terhadap masing-masing warga.
Di sisi lain, para petugas pantarlih juga pasti telah meminta izin dan atas sepengetahuan RT dan RW sebelum melakukan coklit dari rumah ke rumah.
“Kalau perlu ada pengawas dari tingkat kelurahan yang mau mengawasi juga dipersilakan,” ujar Betty.
Di samping itu, KPU mengklaim sudah menyiapkan sistem yang secara tidak langsung maupun langsung bisa membuktikan apakah petugas pantarlih telah melakukan coklit dari rumah ke rumah atau tidak.
Hal ini dinilai dapat mencegah kemungkinan petugas pantarlih hanya datang ke ketua RT/RW dalam pelaksanaan coklit.
Bagaimana kami menilai ini orang kerja atau tidak? Kami punya mekanisme buku agenda kerja, setiap 10 hari di-cross check PPS (Panitia Pemungutan Suara, tingkat kelurahan),” kata Betty.
Menurutnya, buku agenda kerja ini bakal membuktikan apakah petugas pantarlih yang melaksanakan coklit di lapangan menemukan masalah, serta solusi apa yang ia tawarkan guna mengatasi masalah itu.
Kinerja ini akan terpantau PPS hingga PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), sebab petugas pantarlih yang mengalami kendala pasti akan berkomunikasi ke mereka.
“Kedua, kami memberikan (aplikasi) E-coklit, bagian dari Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih). E-coklit akan meng-cross check, apa benar dia sudah ke rumah warga,” ungkap Betty.
Menurutnya, aplikasi ini terkoneksi dengan satelit untuk memetakan lokasi.
“Tinggal klik bahwa dia sudah ke rumah warga A, ini buktinya. Setiap 10 hari, dicek orang yang sudah didatangi atau berapa yang ditemui, berapa yang sudah memenuhi syarat, berapa yang sudah disosialisasikan,” ucap eks Ketua KPU DKI Jakarta itu.
Dimulainya coklit ditandai dengan apel serentak di seluruh kelurahan/desa di Indonesia pada Minggu (12/2/2023).
Petugas pantarlih disebut bakal serentak turun lapangan mulai besok, Selasa (14/2/2023) selama sebulan penuh hingga 14 Maret 2023.
Saat Coklit Setiap petugas pantarlih bertanggung jawab atas daftar pemilih per 1 TPS. Total, ujar Betty, ada lebih dari 800.000 TPS di Indonesia untuk Pemilu 2024.
Sebelumnya, dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diterima KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri pada 14 Desember 2022, terdapat 204.656.053 penduduk potensial pemilih dalam negeri pada Pemilu 2024 nanti.***







