Kementerian Luar Negeri menegaskan penguatan komunikasi dengan negara-negara tetangga sebagai upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta sebaran kabut asap yang meluas di kawasan.
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa Indonesia rutin menyelenggarakan pertemuan dengan negara mitra untuk membahas isu kabut asap dan langkah lanjutan penanggulangannya.
Nabyl menyatakan hal itu pada Rabu 9 September 2026 saat menjelaskan mekanisme koordinasi regional yang terus dijalankan.
Pemerintah juga mengoptimalkan kerangka kerja ASEAN, termasuk implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, sebagai pijakan dalam penanganan kabut asap lintas batas.
Menurut Nabyl, kerja sama antarnegara difokuskan untuk menanggulangi dampak lingkungan yang melampaui batas wilayah nasional demi menjaga hubungan bilateral tetap harmonis.
Di samping penanganan kebakaran, Indonesia dan negara tetangga mendorong peningkatan kewaspadaan terhadap cuaca kering yang dipengaruhi dinamika iklim.
Di tingkat domestik, pemerintah memadukan sejumlah strategi untuk memadamkan titik api sekaligus mengurangi dampak kabut asap bagi masyarakat.
Kementerian Kehutanan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merencanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di beberapa wilayah terdampak.
OMC di Jawa Timur berlangsung pada 3-9 September 2026 menggunakan pesawat CASA A2104.
Operasi di Kalimantan Barat dilaksanakan pada 5-14 September 2026 dengan pesawat CASA 212, yang didukung logistik oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
OMC di Kalimantan Tengah dijadwalkan pada 6-14 September 2026 juga memanfaatkan pesawat CASA 212 dengan dukungan BNPB.
Upaya operasional ini diarahkan untuk mengendalikan kondisi yang memicu karhutla dan memperkuat respons di daerah terdampak.
Dampak kabut asap dilaporkan telah mencapai wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, serta Filipina termasuk wilayah ibu kota Manila.
Pemerintah Malaysia sempat menetapkan status darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak pada Sabtu 5 September, dan kemudian mencabut status tersebut pada Senin 7 September.
Sejumlah negara menyatakan dukungan konkret kepada Indonesia, salah satunya Jepang yang mengerahkan tiga helikopter untuk membantu operasi pemadaman.
Helikopter Jepang dijadwalkan bertugas pada 12-19 September 2026.
Pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapan menyediakan bantuan, yang saat ini masih menunggu respons dari pihak Indonesia.
Kemlu menekankan bahwa koordinasi lintas negara menjadi unsur penting karena dampak karhutla tidak hanya dirasakan di lokasi kebakaran tetapi dapat melintasi perbatasan.







