Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mempercepat proses penyesuaian standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital agar selaras dengan ketentuan internasional.
Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperkuat transaksi elektronik antarnegara.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan upaya penyelarasan bertujuan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital Indonesia.
Menurut Nezar, pengakuan internasional atas sertifikasi elektronik nasional akan memperkuat posisi Indonesia di sektor digital dan meningkatkan pengakuan di tingkat kawasan maupun dunia.
Ia menegaskan bahwa standar yang sepadan secara hukum dan teknis penting agar sertifikat yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia dapat dipercaya mitra regional.
Nezar juga menekankan bahwa kedaulatan digital akan lebih kokoh bila kerangka kepercayaannya diterima oleh negara lain, bukan ketika sistem dibuat tertutup sehingga tidak memerlukan kepercayaan dari pihak luar.
Pemerintah disebut telah menyiapkan landasan hukum untuk memperkuat kepercayaan digital nasional.
Fondasi tersebut berfungsi sebagai standar akuntabilitas yang wajib dipenuhi setiap penyelenggara sistem elektronik.
Dua regulasi utama yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Di atas kedua landasan hukum itu, Kemkomdigi berencana membangun berbagai kerangka kepercayaan sektoral, termasuk mekanisme untuk penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi.
Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, menyambut inisiatif tersebut dan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lain.
Menurut Arif, penguatan infrastruktur serta tata kelola digital menjadi prasyarat untuk mendorong transformasi digital nasional yang berkelanjutan.
Penyelarasan standar sertifikasi elektronik diharapkan meningkatkan interoperabilitas layanan digital Indonesia dengan negara lain.
Imbasnya, langkah ini diharapkan menambah kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap transaksi elektronik lintas negara.
Pernyataan resmi terkait kebijakan dan langkah teknis tersebut disampaikan oleh Kemkomdigi pada Senin 27 Juli 2026.







