Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan verifikasi biometrik (Face Recognition) sebagai syarat baru untuk pendaftaran pelanggan jaringan seluler.
Ketentuan ini efektif diberlakukan mulai 1 Juli 2026.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, mengumumkan kebijakan tersebut dan meminta kepatuhan penuh dari seluruh operator seluler.
Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 6 Juli 2026.
Kemkomdigi telah menyampaikan langkah ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi lebih lanjut.
Selain itu, pihak kementerian meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menutup mekanisme validasi nomor seluler yang bergantung pada NIK.
Edwin menegaskan semua aktivasi yang masih menggunakan NIK dan No.KK tanpa verifikasi biometrik harus dihentikan segera.
Tujuan utama kebijakan ini adalah menutup celah penyalahgunaan identitas orang lain dalam proses registrasi nomor seluler.
Dengan kebijakan baru ini, registrasi telepon seluler tidak lagi mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
Menurut Edwin, penerapan registrasi biometrik bukan sekadar perubahan administrasi biasa.
Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan dan keamanan pengguna layanan seluler di Indonesia.
Registrasi berbasis biometrik diharapkan menjadi fondasi pencegahan penyalahgunaan identitas, penipuan digital, serta berbagai bentuk kejahatan siber.







