Mantan Menteri Agama periode 2014-2024 Lukman Hakim Saifuddin menegaskan kemerdekaan belum lengkap tanpa hadirnya keadilan yang merata bagi seluruh warga.
Menurutnya, kesejahteraan harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat supaya makna kemerdekaan tidak hanya menjadi hak istimewa segelintir kelompok.
Ia menyebut adil dan makmur sebagai tujuan fundamental berbangsa dan bernegara yang wajib diperjuangkan secara konsisten oleh seluruh elemen bangsa.
Lukman menyatakan tujuan tersebut membutuhkan landasan kuat berupa kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan yang dijaga bersama oleh rakyat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri konferensi pers Pesan Kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ia mengingatkan bahwa ukuran kemerdekaan tidak cukup hanya dengan penurunan angka kemiskinan, tetapi juga harus dilihat dari pemerataan keadilan di berbagai bidang kehidupan.
Ketimpangan sosial yang semakin lebar, menurutnya, menunjukkan masih terdapat pekerjaan besar untuk memastikan kesejahteraan benar-benar dirasakan secara merata.
Lukman menautkan nilai keadilan pada cita-cita kenabian yang menempatkan kemaslahatan dan martabat manusia sebagai prioritas dalam kehidupan bersama.
Semangat tersebut, ia melanjutkan, sejalan dengan tradisi gotong royong yang menjadi salah satu pijakan penting dalam kebangsaan Indonesia sejak lama.
Ia juga menekankan bahwa rasa aman warga merupakan indikator nyata kemerdekaan yang perlu dirasakan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Kemerdekaan, ujarnya, belum sempurna jika warga masih hidup dalam ketakutan terhadap ancaman terhadap keselamatan fisik, penghidupan, martabat, ataupun lingkungan.
Lukman menilai negara harus hadir sebagai pelindung ketika kekerasan dan kriminalisasi mengancam aktivis serta jurnalis di berbagai daerah.
Dia menyoroti kondisi Papua dan menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan ruang bagi kekebalan hukum.
Selain aspek keamanan, ia menuntut agar demokrasi dan penegakan hukum kembali berlandaskan kedaulatan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Perubahan undang-undang, termasuk aturan pemilu, menurutnya tidak boleh dilakukan terburu-buru atau diarahkan untuk keuntungan kelompok tertentu.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar demokrasi tetap sehat dan berimbang.
Lukman berharap momentum peringatan kemerdekaan menjadi pengingat kolektif untuk memperkuat hukum, demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Alissa Wahid, putri Abdurrahman Wahid, menyoroti bahwa pemanfaatan sumber daya saat ini merupakan utang kepada generasi mendatang.
Oleh karena itu, ia menekankan pembangunan harus mempertimbangkan dampak lingkungan agar aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tetap terjaga.
Alissa menilai eksploitasi lingkungan yang merusak kehidupan masyarakat perlu dihentikan melalui kebijakan pembangunan yang lebih bertanggung jawab.
Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan setiap keputusan pembangunan tidak mengorbankan kebutuhan rakyat dan keberlanjutan lingkungan demi kepentingan jangka pendek.
“Apa yang kita pakai sekarang adalah hutang kita kepada generasi masa depan yang harus dipertanggungjawabkan bersama secara serius,” ujarnya.
Dia menegaskan eksploitasi lingkungan yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat harus dihentikan demi keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya.







