Kementerian Transmigrasi mengumumkan perubahan strategi dari program pemindahan penduduk menjadi pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi.
Perubahan ini dimaksudkan untuk menarik masyarakat pindah secara sukarela sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi, menyampaikan pergeseran kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurut Iftitah, fokus pemerintah kini bukan sekadar memindahkan orang, melainkan membangun kawasan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
Ia menegaskan pemanfaatan sumber daya manusia menjadi perhatian utama dalam upaya pemerataan pembangunan nasional.
Program transmigrasi masih berlandaskan pada tiga tujuan utama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 dan penyempurnaannya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, yakni kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan persatuan nasional.
Iftitah menyatakan evaluasi kebijakan dilakukan karena masalah kemiskinan dan ketimpangan tetap muncul walaupun potensi sumber daya alam Indonesia besar.
Fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menyertakan distribusi manfaat yang merata menjadi salah satu alasan perubahan pendekatan tersebut.
Hasil kajian pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi menjadi wilayah dengan aktivitas ekonomi terintegrasi serta ekosistem pembangunan yang mendukung.
Pola baru ini berbeda dengan pendekatan lama yang lebih menitikberatkan pada pembangunan permukiman dan pembagian lahan semata.
Strategi kini berorientasi pada penguatan ekonomi kawasan agar mampu menarik penduduk secara mandiri dan berkelanjutan.
Untuk memperkuat sumber daya manusia dan merancang pengembangan kawasan, Kementerian Transmigrasi meluncurkan kolaborasi Transmigrasi Patriot bersama 10 perguruan tinggi.
Kerja sama tersebut bertujuan menempatkan talenta unggul serta memetakan kebutuhan dan potensi ekonomi di masing-masing kawasan transmigrasi.
Transformasi kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia dengan menggeser fokus dari penyediaan tempat tinggal semata ke pembangunan kawasan ekonomi terpadu.







