Kementerian Transmigrasi merencanakan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat perekonomian yang terintegrasi.
Perubahan strategi ini diumumkan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Salah satu fokus pengembangan berada di wilayah Kepulauan Riau, khususnya area yang meliputi Batam, Rempang, dan Galang.
Pemerintah berencana mengarahkan kawasan tersebut ke kegiatan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Di Galang, Kementerian mengklaim telah memperoleh hak pengelolaan untuk lahan seluas 350 hektare.
Sebagian area di Galang sudah menarik minat investor yang berencana membangun galangan kapal.
Proyek galangan kapal itu dipandang berpotensi memberikan dampak ekonomi signifikan karena nilai investasinya disebut mencapai triliunan rupiah.
Pemanfaatan investasi tersebut juga diharapkan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Secara lebih luas, kementerian memproyeksikan pemanfaatan kawasan transmigrasi seluas 150 hektare dapat mempekerjakan sekitar 21 ribu tenaga kerja.
Selain inisiatif di Kepulauan Riau, Kementerian Transmigrasi mengejar pengembangan potensi logam tanah jarang di Mamuju, Sulawesi Barat.
Pembahasan eksplorasi komoditas tersebut telah dilakukan bersama PT Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas.
Kementerian juga menyatakan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperlancar rencana eksplorasi di Mamuju.
Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, transformasi program transmigrasi digeser ke arah peningkatan kualitas ketimbang kuantitas.
Target kebijakan kini adalah membentuk ekosistem investasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat lokal.
RPJMN 2025-2029 mencantumkan revitalisasi 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional sebagai salah satu program utama.
Program itu meliputi pengembangan kawasan secara terpadu serta digitalisasi data kawasan untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan.
Kementerian menegaskan pembangunan transmigrasi ke depan tidak lagi berorientasi pada pembukaan lahan atau perpindahan penduduk semata.
Upaya diarahkan pada penciptaan peluang kerja dan kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan komunitas di kawasan transmigrasi.







