Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp350,21 miliar pada 2026 untuk mempercepat pemulihan pelaku UMKM yang terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Langkah ini merupakan kelanjutan dukungan serupa yang sedang dijalankan pemerintah di Sumatra Barat dan Sumatra Utara.
Perhatian program tidak hanya pada perbaikan fisik usaha, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan agar usaha dapat kembali produktif dan berkembang.
M. Makhrisyafrisal, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, menjelaskan bahwa total anggaran terbagi dalam empat klaster mendasar.
Keempat klaster tersebut meliputi bantuan rehabilitasi usaha mikro, pengadaan alat produksi, program pemberdayaan UMKM, serta layanan Klinik UMKM Bangkit.
Dalam keterangannya, Selasa, 8 September 2026, Makhrisyafrisal menegaskan bahwa dukungan diarahkan untuk memastikan pengusaha terdampak dapat kembali menjalankan usahanya secara berkelanjutan.
Dari total alokasi, Rp340,63 miliar disalurkan melalui skema Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro.
Program Bantuan Presiden itu ditujukan kepada 113.292 pelaku usaha mikro, dengan bantuan Rp3 juta untuk setiap penerima.
Sebagai pelengkap bantuan tunai, kementerian menyediakan anggaran Rp2,6 miliar untuk pengadaan dan perbaikan sarana produksi.
Rinciannya mencakup perbaikan satu rumah produksi bersama komoditas nilam serta pengadaan mesin distilasi dan mesin pembuatan bata ringan.
Menurut Makhrisyafrisal, pemulihan fasilitas produksi menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi lokal dapat segera pulih.
Kementerian juga mengalokasikan Rp4,81 miliar untuk program pemberdayaan yang menargetkan 5.312 pelaku UMKM dan wirausaha.
Program pemberdayaan mencakup pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana, serta perluasan akses pasar.
Sementara itu, Rp2,16 miliar disiapkan untuk layanan Klinik UMKM Bangkit yang akan beroperasi di lima wilayah.
Klinik UMKM Bangkit direncanakan hadir di Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Kota Banda Aceh.
Fungsi klinik ini adalah menjadi ruang layanan dan pendampingan untuk informasi, konsultasi, serta fasilitasi selama proses pemulihan usaha.
Makhrisyafrisal menekankan peran penting pemerintah daerah dalam proses identifikasi, pendataan, verifikasi, dan pengusulan UMKM terdampak bencana.
Menurutnya, data dan usulan dari pemerintah daerah menjadi dasar agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kondisi lapangan.
Dia berharap rangkaian dukungan tersebut mampu membantu pelaku UMKM terdampak bencana kembali beraktivitas normal serta memulihkan dan mengembangkan usahanya.







