Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI.
Presentasi tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Maman mengidentifikasi lima persoalan utama yang masih membebani pelaku UMKM: legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, dan pembiayaan.
Ia juga menyorot bahwa pelatihan serta pendampingan belum berjalan terpadu sehingga program Prokesra dihadirkan untuk mengintegrasikannya.
Menurut Maman, akses terhadap legalitas dan sertifikasi masih belum mudah dijangkau oleh banyak pelaku usaha mikro dan kecil.
Selain itu, pemasaran dan pemanfaatan platform digital terus menjadi kendala, sementara pembiayaan masih perlu diperkuat untuk mendukung kelangsungan usaha.
Untuk mengatasi kelima isu tersebut, Kementerian UMKM menyusun beberapa program utama yang menjadi fokus kebijakan ke depan.
Program unggulan yang disebutkan antara lain SAPA UMKM sebagai platform utama, Prokesra Produktif, Bursa Wirausaha Unggulan, serta Transformasi Usaha.
SAPA UMKM akan dilanjutkan sebagai sistem platform utama yang menjadi basis intervensi kementerian.
Prokesra Produktif dan Bursa Wirausaha Unggulan diharapkan memperkuat ekosistem pembinaan dan pemasaran bagi pelaku UMKM.
Transformasi Usaha dirancang mencakup proses formalisasi usaha serta pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk dan usaha.
Perluasan Akses Pembiayaan juga tercatat sebagai program terpisah untuk mendukung pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM.
Bagi usaha mikro, kementerian menyiapkan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), standardisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas usaha.
Upaya bagi usaha mikro juga mencakup perluasan pemasaran, pendampingan pembiayaan, serta pembinaan melalui PLUT UMKM dengan target 1.500.
Maman menyatakan bahwa Rencana kerja Kementerian UMKM tahun 2027, termasuk pelaksanaan PKPN dan Prokesra Produktif, dirancang untuk terealisasi melalui struktur Deputi Usaha Mikro yang terbagi menjadi sekitar enam program.
Pada level usaha kecil, prioritas meliputi perluasan akses pembiayaan, insentif investasi fiskal dan pajak, serta peningkatan manajemen mutu produk.
Kebijakan lain yang disiapkan adalah peningkatan kapasitas UMKM sektor pangan, perluasan jaringan kemitraan, serta bantuan peralatan produksi untuk mendukung skala usaha yang lebih baik.
Menurut Maman, rangkaian program ini diharapkan memperkuat fondasi usaha mikro dan kecil sehingga dapat meningkatkan daya saing dan akses pasar secara lebih luas.







