Kementerian Pekerjaan Umum memulai kajian penataan kawasan perkotaan di Tangerang Selatan melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).
Kajian ini merupakan bagian dari program National Urban Development Project (NUDP) yang menetapkan Tangerang Selatan sebagai salah satu lokasi sasaran sejak 2019.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II BPIW, Airlangga Mardjono, menyatakan proses kajian masih berada pada tahap persiapan.
Menurut Airlangga, rapat awal atau kick-off meeting digelar sebagai langkah pembuka sebelum tim melakukan studi lapangan.
Rapat persiapan tersebut berlangsung pada Selasa 11 Agustus 2026.
BPIW akan memfokuskan identifikasi kebutuhan infrastruktur di kawasan pendidikan Tangerang Selatan.
Aspek yang akan dianalisis mencakup konektivitas transportasi, hunian, sanitasi, serta penyediaan air bersih.
Airlangga menegaskan bahwa keluaran awal kajian adalah dokumen perencanaan kawasan dan tata ruang perkotaan, bukan pembangunan fisik langsung.
Isro Saputra, Team Leader Kegiatan sekaligus Konsultan BPIW, menyebut koridor Pamulang sebagai salah satu prioritas kajian.
Isro menilai perkembangan di Pamulang berlangsung secara sporadis sehingga memerlukan intervensi pemerintah dalam penataan.
Tim juga mencatat perbedaan pola pengembangan di kawasan Bintaro dan Serpong yang didorong oleh pengembang swasta berbeda.
Kajian akan membahas sejumlah masalah kota seperti kemacetan, banjir, sampah, sanitasi, dan penataan ruang UMKM di Pamulang.
Wilayah studi awal memiliki luas sekitar 410,75 hektare yang membentang dari Bundaran Pamulang hingga Serpong.
Dari area tersebut, tim akan memperkecil cakupan menjadi pilot area seluas 50 hingga 100 hektare untuk menentukan proyek utama.
Studi direncanakan berlangsung selama enam bulan dengan dua kali peninjauan lapangan sebagai bagian dari metodologi.
Selain peninjauan, tim juga akan melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mendapat gambaran kondisi riil kawasan.
Kajian melibatkan berbagai instansi pemerintah, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan hingga Pemprov Banten.
Salah satu konsep yang berpeluang menjadi bagian dari rancangan dasar kawasan adalah integrasi transportasi atau Transit Oriented Development (TOD).
Peninjauan terhadap konsep TOD akan mempertimbangkan tingginya mobilitas warga Tangerang Selatan menuju wilayah DKI Jakarta.







