Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) menyerukan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tengah percepatan perkembangan teknologi digital.
Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Desy Andriani, saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang di Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juli 2026.
Desy memandang TPPO sebagai kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak berat pada korban sehingga penanganannya harus dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Ia mengapresiasi pembentukan enam sub gugus tugas sebagai upaya memperkuat sinergi antar lembaga dan menyebut struktur tersebut sebagai modal penting dalam perang melawan TPPO di Indonesia.
Menurut Desy, peran aktif masyarakat, media massa, dan seluruh unsur pentahelix menjadi krusial dalam upaya pencegahan.
Hal ini dinilai semakin mendesak karena modus pelaku kejahatan kian memanfaatkan teknologi informasi untuk merayu dan merekrut calon korban.
Lebih lanjut, Desy menegaskan bahwa TPPO adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang merendahkan harkat, martabat, dan hak asasi manusia karena memperlakukan manusia sebagai komoditas.
Korban TPPO kerap menderita luka fisik, cacat permanen, tekanan psikologis berat, bahkan berujung pada kematian, terang Desy.
Karena itu, ia menekankan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan menekan angka perdagangan orang di Indonesia.
Desy mengimbau agar upaya pencegahan, penegakan hukum, pemulihan korban, serta peningkatan kewaspadaan publik dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.







