Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyusun peraturan baru untuk menyederhanakan mekanisme Program Bedah Rumah.
Rancangan aturan itu memangkas alur pelaksanaan dari 24 tahapan menjadi 10 tahapan tanpa mengurangi pengawasan dan akuntabilitas.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan melalui koordinasi dengan BPKP, Kementerian Dalam Negeri, dan BPS.
Tujuan pembaruan regulasi adalah mempercepat pelaksanaan program di lapangan sekaligus mempermudah penerima bantuan, kata Maruarar dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu, 15 Juli 2026.
Selain revisi regulasi bedah rumah, Kementerian PKP juga mengevaluasi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah.
Menurut Maruarar, persiapan pembangunan hunian tetap pada umumnya berjalan dengan baik dan pemerintah memusatkan perhatian pada penguatan sumber daya manusia agar target penyelesaian tercapai.
Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menyatakan instansinya akan mengawal penyempurnaan regulasi dan pelaksanaan Program Bedah Rumah.
Pengawalan tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh proses berlangsung efektif, efisien, dan tetap memenuhi prinsip akuntabilitas, ujar Yusuf Ateh.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut inisiatif regulasi baru itu dan berharap kebijakan dapat mempercepat pelaksanaan program di seluruh daerah.
Kementerian Dalam Negeri siap membantu sosialisasi peraturan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan lebih cepat dan tepat sasaran, tambah Tito.
Tito juga mengapresiasi progres pembangunan hunian tetap oleh Kementerian PKP dan menegaskan koordinasi lintas kementerian akan diperkuat.
Pihaknya menyebut akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, serta pemerintah daerah agar semua tahapan berjalan sesuai target.







