Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menjalin penguatan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja migran.
Langkah sinergis ini dirancang untuk memastikan perlindungan menyeluruh sepanjang rantai penempatan, mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dari hulu hingga hilir.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menyambut inisiatif dari Kementerian Hukum yang memprakarsai kolaborasi antarkementerian tersebut.
Menurut Mukhtarudin, kerja sama antarlembaga merupakan strategi penting untuk menangani persoalan pekerja migran secara lebih komprehensif dan sistematis.
Ia menegaskan perlindungan harus mencakup tahapan sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, serta ketika kembali ke tanah air.
Mukhtarudin menilai upaya itu tidak mungkin efektif jika dilakukan hanya oleh satu kementerian sehingga keterlibatan lintas sektor menjadi keharusan.
Salah satu fokus kolaborasi adalah memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja migran.
Sinergi ini juga diarahkan untuk mendorong reformasi tata kelola perlindungan pekerja migran agar lebih efisien dan berkelanjutan.
Mukhtarudin berharap hasil kerja bersama antarkementerian mampu menghadirkan solusi nyata bagi berbagai permasalahan yang dihadapi tenaga kerja migran.
Pernyataan tersebut disampaikan Mukhtarudin dalam konferensi pers di kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan Kementerian PPPA atas terwujudnya kolaborasi, yang dinilai kunci dalam memperkuat sistem pelindungan migran secara berkelanjutan.







