Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa suara masyarakat sipil wajib diperhitungkan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hak asasi manusia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto saat membuka Forum Konsultasi HAM 2026 di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Forum tersebut difungsikan sebagai wadah pengumpulan masukan dari berbagai elemen publik untuk memperkaya arah kebijakan HAM nasional.
Peserta forum meliputi organisasi masyarakat sipil, aktivis HAM, akademisi, advokat, dan jurnalis, dan acara ini direncanakan menjadi agenda tahunan Kementerian HAM.
Pemerintah berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat sipil agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara nyata.
Mugiyanto menegaskan bahwa bentuk keterlibatan yang diinginkan adalah partisipasi bermakna atau “meaningful participation”, bukan sekadar formalitas prosedural.
Ia menjabarkan tiga prinsip utama partisipasi itu sebagai “the right to be heard, to be considered, to be explained”.
Menurutnya, input dari masyarakat akan didengar, dipertimbangkan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta diberikan penjelasan mengenai keputusan yang diambil.
Mugiyanto berharap keterlibatan aktif masyarakat sipil meningkatkan mutu kebijakan HAM dan membuat respons pemerintah lebih selaras dengan kondisi riil di lapangan.







