Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menilai adanya indikasi penyalahgunaan dana bantuan pendidikan yang terkait KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar berpotensi merugikan hak atas pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan menyampaikan kekhawatirannya pada keterangan pers di Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026.
Munafrizal mengingatkan bahwa hak atas pendidikan dilindungi oleh konstitusi, Undang-Undang HAM, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
Menurutnya, negara wajib menjamin akses pendidikan yang adil tanpa adanya distorsi, reduksi, atau manipulasi dalam pelaksanaan bantuan pendidikan.
Penggunaan dana pendidikan di luar ketentuan, kata Munafrizal, dapat menyebabkan mahasiswa berhenti kuliah, mengalami tekanan psikologis, memperlebar kesenjangan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi berkewajiban mengelola bantuan pendidikan secara transparan dan akuntabel agar hak mahasiswa tetap terjamin.
Kementerian HAM juga menghormati jalannya proses penegakan hukum jika ditemukan unsur pidana, namun menekankan perlunya langkah mitigasi agar mahasiswa terdampak tidak kehilangan hak melanjutkan studi.
Kasus yang menjadi sorotan bermula dari laporan mahasiswa Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli ke Polres Pidie pada Juli 2025 tentang dugaan penyelewengan beasiswa KIP, termasuk klaim pungutan sebesar Rp2,4 juta dan adanya manipulasi besaran UKT dibandingkan mahasiswa non-KIP.
Polres Pidie kemudian menghentikan penyelidikan setelah menggelar perkara dan memintakan keterangan ahli dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Kemendiktisaintek.
Kasatreskrim Polres Pidie Iptu Mirzan menyatakan penghentian penyelidikan karena menurut keterangan ahli LLDIKTI perkara itu tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Mirzan menjelaskan bahwa saat daftar ulang, mahasiswa penerima KIP membayar SPP serta biaya wajib lain yang besarnya bervariasi.
Setelah dana KIP cair, kampus mengembalikan pembayaran SPP, sedangkan biaya wajib lain tetap dikenakan karena diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2022.







