Kementerian Hak Asasi Manusia memperkuat program pendampingan dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Tujuan utamanya adalah agar prinsip-prinsip hak asasi manusia terintegrasi sejak tahap perancangan, sehingga setiap produk hukum memuat indikator HAM yang jelas selain memenuhi kebutuhan teknis kebijakan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM, Sofia Alatas, menyampaikan penegasan ini pada Senin, 20 Juli 2026.
Sofia menegaskan pendampingan diarahkan agar seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah memasukkan indikator HAM dalam dokumen kebijakan yang disusun.
Harapannya, keberadaan indikator tersebut akan melahirkan produk hukum yang berpandangan hak asasi manusia dan memiliki kualitas implementasi yang baik.
KemenHAM juga melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan yang sudah berlaku untuk menilai pemenuhan aspek HAM.
Apabila ditemukan banyak kekurangan dari sisi HAM, rekomendasi yang diberikan dapat berupa perubahan atau revisi terhadap kebijakan terkait.
Hasil kajian tersebut digunakan sebagai bahan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memperbaiki ketentuan yang dinilai belum optimal.
Proses pembahasan difokuskan pada identifikasi kelemahan serta penyusunan langkah penyempurnaan agar regulasi menjadi lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.







