Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar Forum Konsultasi HAM 2026 untuk membahas tantangan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks pembangunan nasional.
Acara ini mengusung tema “HAM dalam Pembangunan Nasional: Tantangan dan Arah ke Depan” dan melibatkan perwakilan masyarakat sipil dalam perumusan rekomendasi kebijakan.
Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Sofia Alatas mengatakan forum berfungsi sebagai ruang dialog antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
Menurut Sofia, penyelenggaraan dirancang sedemikian rupa agar partisipasi masyarakat berlangsung secara substantif dan bermakna, sehingga peserta tidak sekadar menerima informasi tetapi aktif dalam proses perumusan hasil.
Forum berlangsung di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Rangkaian kegiatan disusun dalam empat tahapan, dimulai dari sesi perspektif hingga penajaman isu strategis.
Selanjutnya, program meliputi diskusi tematik dan sesi pleno untuk mengonsolidasikan pembahasan serta menyusun rekomendasi dari seluruh peserta dan klaster terkait.
Diskusi tematik dibagi ke dalam lima klaster strategis, yaitu demokrasi, kebebasan sipil, kebebasan beragama, kesetaraan, serta tanah, lingkungan, sumber daya alam, dan kebudayaan.
Selain itu, forum juga mengangkat klaster tentang kesejahteraan dan pelayanan dasar, serta pekerjaan dan keadilan ekonomi sebagai fokus penting perumusan rekomendasi.
Sofia menegaskan seluruh rangkaian diselenggarakan bertahap untuk menghimpun pengalaman dan analisis masyarakat sebagai dasar merumuskan arah pemajuan HAM dan memperkuat pembangunan nasional yang berperspektif hak asasi manusia.







