Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Perpres Nomor 156 Tahun 2024 harus diwujudkan sebagai kehadiran negara yang nyata dalam perlindungan HAM.
Pernyataan itu disampaikan Rieke saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat tersebut Rieke memberikan apresiasi atas capaian kinerja keuangan Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.
Realisasi anggaran yang dilaporkan mencapai Rp434,01 miliar atau 98,37 persen dari pagu efektif sebesar Rp441,18 miliar.
Seluruh target Prioritas Nasional dinyatakan terealisasi sebesar 95,45 persen.
Beberapa program strategis yang disebut mendukung pencapaian tersebut antara lain penyusunan RANHAM 2026–2030.
Peluncuran Indeks HAM Indonesia juga tercatat sebagai salah satu capaian utama.
Pengembangan Satu Data HAM menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas data dan koordinasi.
Digitalisasi pengaduan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengaduan HAM (SIMASHAM) dilaporkan mulai dioperasikan pada Juli 2026.
Di sektor pendidikan publik, Kementerian menyatakan telah memberikan edukasi kesadaran HAM kepada lebih dari 256 ribu masyarakat dengan penerbitan 153.016 sertifikat.
Dari sisi tata kelola tercatat aset sebesar Rp143,37 miar dan ekuitas Rp140,88 miliar.
Indeks Pengelolaan dan Penilaian Nilai Kinerja Kementerian/Lembaga (IPPN K/L) dilaporkan berada di angka 98,43.
Selain itu, kementerian mengklaim telah menyelesaikan 100 persen tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski memberi apresiasi, Rieke mengingatkan bahwa tingkat serapan anggaran tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
Ia menekankan perlunya penilaian yang berfokus pada percepatan penyelesaian pengaduan dan peningkatan kepatuhan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Rieke juga menyoroti efektivitas koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah serta perlindungan yang konkret bagi kelompok rentan.
Sistem SIMASHAM, menurutnya, harus berfungsi sebagai alat layanan publik yang responsif dan bukan sekadar simbol inovasi digital.
Politisi PDI Perjuangan itu mengemukakan tiga rekomendasi utama untuk langkah ke depan.
Pertama, menyelaraskan seluruh indikator kinerja Kementerian HAM dengan mandat Perpres Nomor 156 Tahun 2024 agar tolok ukur keberhasilan berorientasi pada dampak perlindungan dan pemajuan HAM.
Kedua, mempercepat integrasi SIMASHAM, Satu Data HAM, dan sistem penilaian kepatuhan HAM sebagai basis koordinasi nasional yang interoperable dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ketiga, menguatkan pengawasan DPR terhadap implementasi Perpres Nomor 156 Tahun 2024 agar transformasi kelembagaan menghasilkan perubahan nyata bagi hak konstitusional warga negara.
Rieke menutup dengan menegaskan harapan bahwa kehadiran Kementerian HAM mampu menghadirkan keadilan substantif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.







