Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui pengelolaan 11 titik wilayah tambang rakyat di Provinsi Banten.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James, pada Sabtu 27 Juni 2026.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten mengajukan lebih dari 1.000 hektare atau 32 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Namun keputusan kementerian hanya mengizinkan 11 titik dengan luas 528 hektare di Kabupaten Lebak dan 26 hektare di Kabupaten Pandeglang.
Ari James menyatakan lokasi yang disetujui telah diverifikasi dan “Sudah clear, tidak di atas izin pertambangan perusahaan lain maupun wilayah konservasi dan dilindungi.”
Terkait tata kelola teknis, Ari mengatakan pemerintah daerah masih menantikan petunjuk operasional dari Kementerian ESDM.
Ia berharap pedoman teknis tersebut akan terbit pada akhir tahun ini dan akan diikuti oleh pengaturan lewat Peraturan Daerah (Perda).
Setelah terbitnya aturan teknis dan Perda, baru akan ditentukan bentuk badan usaha yang direkomendasikan untuk mengelola WPR.
Ari juga membantah adanya dorongan dari dinasnya untuk membentuk badan usaha berbentuk koperasi bagi pengelolaan WPR.
“Saya pastikan itu bukan dari kami, karena kami juga masih menunggu pedoman teknis dari kementerian,” ujarnya.
Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan masyarakat belum diperbolehkan membentuk badan usaha untuk pengelolaan WPR karena arahan kementerian belum keluar.
Andra menambahkan, “Belum ada imbauan kepada masyarakat membentuk badan usaha itu untuk pengelolaan WPR.”
Ia mengimbau warga di sekitar tambang untuk tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum valid.
Menurut Gubernur, tujuan kebijakan adalah memastikan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat di sekitar tambang.
Andra juga mengharapkan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan prioritas masyarakat bukan menjadi kaya, melainkan bisa bertahan hidup dan mempunyai mata pencaharian tetap dari alam yang ditempatinya.
Gubernur menyatakan akan mengawal pelaksanaan kebijakan pertambangan agar tepat sasaran sesuai tujuan Presiden Prabowo Subianto.







