Kementerian Sosial menandatangani nota kesepahaman dengan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (JARNAS APO) di Jakarta pada Senin, 27 Juli 2026, sebagai bagian dari penguatan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam layanan rehabilitasi, perlindungan, pendampingan, serta reintegrasi sosial bagi korban.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan kementerian membuka akses fasilitas layanan kepada JARNAS APO agar upaya penanganan korban dapat menjangkau lebih banyak daerah.
“Kami siap menyediakan fasilitas layanan Kemensos bagi Mbak Sara dan seluruh jaringan agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf.
Menurut Mensos yang kerap disapa Gus Ipul, penanganan TPPO merupakan bagian dari tanggung jawab negara melindungi kelompok rentan sesuai amanat konstitusi dan arahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gus Ipul menyebut pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan sosial melalui kerja sama lintas pihak untuk merespons kebutuhan korban secara komprehensif.
Sejak 2019 hingga 2026, Kemensos mencatat telah menangani lebih dari 128 ribu korban perdagangan orang dan warga negara Indonesia bermasalah melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) serta berbagai sentra.
Sedangkan pada rentang 2024 hingga 20 Juli 2026, tercatat sebanyak 3.212 orang telah memperoleh layanan rehabilitasi sosial dari instansi terkait.
Saat ini Kemensos mengoperasikan satu Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) dan 31 sentra yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari jaringan layanan tersebut.
Perkembangan modus perdagangan orang yang memanfaatkan ruang digital, seperti tawaran pekerjaan palsu, pesan singkat, hingga pemanfaatan hubungan personal, menuntut respons perlindungan yang lebih cepat dan adaptif.
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Ketua Umum JARNAS APO, menyebut penandatanganan MoU ini sebagai titik awal formalisasi kerja sama jaringan yang digagas sejak 2018.
“Ini bukan akhir, melainkan permulaan untuk menata strategi penanggulangan perdagangan orang secara sistematis demi perlindungan nyata bagi korban,” kata Saraswati.
JARNAS APO kini beranggotakan 42 lembaga dan sembilan anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan, serta pemulihan korban perdagangan orang.
Nota kesepahaman dengan Kemensos melengkapi kerja sama JARNAS APO yang telah dilakukan dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Ke depan, jaringan ini berencana mengembangkan kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat penanganan dari pencegahan hingga reintegrasi sosial.







