Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi demi mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang ditujukan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima delegasi Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.
Agus Jabo menekankan bahwa percepatan pelaksanaan program harus tetap mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku di Kemensos agar setiap tahap pembangunan dan penganggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menunjuk urgensi pekerjaan cepat karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum bersekolah, namun menegaskan bahwa proses administratif tidak boleh dikesampingkan demi akuntabilitas.
Salah satu aspek administrasi yang disoroti adalah kepemilikan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Menurut Agus Jabo, kelengkapan dokumen, terutama sertifikat tanah, menjadi prasyarat agar proses pembangunan dapat dilanjutkan; tanpa sertifikat, pengajuan tidak dapat diproses.
Wakil Menteri juga membuka peluang kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan layanan sosial daerah.
Agus Jabo menyatakan dukungan Kemensos terhadap inisiatif daerah yang aktif dalam program pengentasan kemiskinan, selama kegiatan tersebut berada dalam skema program kementerian.
Dari sisi pelaksana di daerah, Wali Kota Subulussalam Rasyid melaporkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya sudah memasuki tahap akhir.
Rasyid menyebut progres terakhir mencapai 74 persen dan proses penyelesaian dipercepat dengan melibatkan berbagai pihak bekerja secara bergantian untuk memenuhi target penyelesaian pada 14 Juli 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Rika Varia Nora, memaparkan langkah penguatan program sosial di daerah mereka, termasuk pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Indragiri Hulu meningkatkan kapasitas operator desa dan melakukan verifikasi lapangan sebagai bagian dari pembaruan data yang ditargetkan mencapai 50 persen penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026.
Selain pendataan, Rika menyampaikan bahwa lebih dari 100 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) disiapkan untuk diarahkan mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Program pemberdayaan tersebut akan disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat kesejahteraan lokal.
Pemerintah Kabupaten juga memperkuat upaya pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), termasuk Suku Talang Mamak, sebagai bagian dari perhatian khusus terhadap kelompok marjinal.







