Kementerian Sosial dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sepakat memperbarui nota kesepahaman untuk memperkuat penanganan korban penyalahgunaan narkotika.
Rencana pembaruan MoU tersebut melibatkan rencana perluasan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar layanan rehabilitasi hingga pemberdayaan berjalan lebih terkoordinasi.
Pembahasan mengenai penguatan kerja sama itu dilakukan dalam audiensi antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada hari Senin, 13 Juli 2026.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama jajaran kedua lembaga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penanganan korban narkotika memerlukan pendekatan lintas institusi yang mencakup rehabilitasi, pendampingan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
Kemensos menyatakan sentra terpadu di berbagai daerah siap dimanfaatkan sebagai lokasi rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat sebelum reintegrasi ke masyarakat.
Pihak BNN menjelaskan pembaruan MoU penting karena kerja sama sebelumnya antara Kemensos dan BNN telah berakhir pada 2020.
Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menekankan perlunya sinergi antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga Kementerian Kesehatan diusulkan dilibatkan untuk memperkuat layanan medis.
BNN juga mengusulkan peran Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja yang sedang menjalani rehabilitasi.
Suyudi menyoroti perubahan modus peredaran narkotika, termasuk peningkatan penyalahgunaan narkotika sintetis dan cairan rokok elektronik (vape), yang memerlukan penguatan pencegahan dan layanan rehabilitasi.
Sebagai tindak lanjut, kedua lembaga akan menyusun MoU baru beserta perjanjian kerja sama teknis yang mengatur rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.
Kemensos dan BNN sepakat mengoptimalkan pemanfaatan sentra Kemensos sebagai lokasi rehabilitasi sosial dan memperkuat asesmen terhadap Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Kedua pihak juga berencana mengembangkan sistem data rehabilitasi yang lebih terintegrasi untuk memperbaiki koordinasi dan monitoring layanan.
Audiensi itu dihadiri pula oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN Agus Irianto; Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Aldrin M.P. Hutabarat; Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Amrita Devi; Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNN Tri Julianto Djatiutomo; serta Administrator Kesehatan Ahli Madya BNN Yosi.







