Kementerian Sosial melakukan verifikasi mendalam terhadap data penerima bantuan sosial yang diduga terkait aktivitas judi online, termasuk beberapa kasus yang melibatkan lansia di Kabupaten Pekalongan.
Penyelidikan bertujuan memastikan status penerima dan mencegah korban penyalahgunaan identitas kehilangan haknya atas bantuan negara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan fenomena KTP penerima bansos yang dipakai pihak lain untuk keperluan komersial dan transaksi daring.
Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu 2 September 2026.
Menurut Saifullah, identitas pemilik bansos kerap dimanfaatkan untuk membuat akun, membeli kendaraan bermotor, serta mengakuisisi aset lain.
Ia juga menyebut penggunaan identitas untuk keperluan langganan listrik dan aktivitas yang terindikasi berkaitan dengan judi online.
Kemensos kini menelusuri lebih jauh pola penyalahgunaan ini untuk memperbaiki data dan menegaskan kriteria penerima.
Pemeriksaan dilakukan agar keluarga prasejahtera tidak dirugikan akibat tindakan orang lain yang memakai identitas mereka.
Gus Ipul menambahkan bahwa pelaku aktivitas judi online tidak selalu orang tua penerima; kadang anggota keluarga seperti anak yang melakukan.
Oleh sebab itu, verifikasi data diarahkan untuk membedakan antara penerima yang benar-benar memenuhi syarat dan identitas yang disalahgunakan.
Kemensos memastikan bahwa penerima yang setelah verifikasi masih memenuhi kriteria akan tetap menerima bansos.
Kasus konkret yang menjadi perhatian adalah pasangan lansia Dayat dan Darmi di Kabupaten Pekalongan yang berhenti menerima bantuan setelah data mereka terindikasi terkait judi online.
Keduanya menyatakan tidak memiliki telepon seluler dan tercatat dalam desil 1 DTSEN.
Sebelumnya, Dayat dan Darmi menerima bantuan sebesar Rp600 ribu setiap tiga bulan, namun penyaluran dihentikan sejak awal 2026.
Kemensos menyatakan proses pendalaman dan perbaikan data masih berjalan untuk memastikan bantuan tetap tepat sasaran.







