Pemerintah Kabupaten Tangerang menangguhkan sementara bantuan sosial untuk 259 keluarga penerima manfaat (KPM) setelah teridentifikasi terkait aktivitas judi online.
Data ini berasal dari sinkronisasi informasi dengan Kementerian Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengelolaan Data Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Endang Ramdani, penangguhan diberlakukan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Pemeriksaan indikasi keterlibatan judi online dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Endang menjelaskan bahwa tidak semua kasus menunjukkan keterlibatan langsung oleh penerima bansos.
Sebagian temuan menunjukkan aktivitas judi dilakukan oleh anggota keluarga lain, dan ada pula kemungkinan identitas pemilik bantuan dipergunakan oleh pihak ketiga.
Dari 259 KPM yang ditangguhkan, sebanyak 195 telah mengajukan klarifikasi dengan tujuan memulihkan status penerimaan bantuan.
Pihak yang merasa penangguhan akibat kesalahan data diminta mengajukan sanggahan atau klarifikasi melalui operator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di kantor desa atau kelurahan masing-masing.
Endang mengimbau agar KPM yang terindikasi segera menghentikan praktik judi online dan menggunakan bantuan sosial sesuai kebutuhan keluarga.
Sementara itu, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp1,27 miliar kepada warga rentan di Kota Tangerang Selatan untuk mendukung kebutuhan dasar, akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan sosial.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Supomo, menyatakan seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi untuk meminimalkan inclusion error atau salah sasaran.
Kemensos saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 12 kelompok sasaran prioritas (12 PAS), termasuk penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, serta anak-anak yang mengalami hambatan mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
Pernyataan terkait penangguhan KPM Kabupaten Tangerang disampaikan oleh Endang Ramdani pada Kamis, 13 Agustus 2026.







