Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pendampingan intensif terhadap dua anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Tindakan ini dilaksanakan melalui penyediaan layanan terpadu yang menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak.
Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) KemenPPPA, Ciput Eka Purwianti, menyampaikan bahwa kedua korban masih memerlukan pendampingan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ciput dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu 18 Juli 2026.
Dari keterangan yang diperoleh, satu korban menjadi sasaran pelaku dari orang terdekat, sedangkan korban lain mengalami penipuan berupa ritual pengobatan tradisional.
Kedua anak kini sedang hamil akibat tindak kekerasan yang dialami, sehingga penanganan kasus harus memperhatikan hak anak yang masih dalam kandungan.
Ciput menyebutkan bahwa kunjungan langsung dilakukan untuk mengecek kondisi terkini, menilai layanan yang telah diberikan, dan mengidentifikasi kebutuhan lanjutan masing-masing anak.
Pemenuhan hak korban difokuskan melalui penguatan koordinasi layanan, meliputi pendampingan hukum, dukungan psikologis, perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan keberlanjutan pendidikan.
Upaya itu juga mencakup penguatan kapasitas pengasuhan bagi anak dan keluarga agar tata kelola perawatan bayi kelak dapat dipersiapkan secara komprehensif.
Koordinasi lintas instansi yang terlibat melibatkan KemenPPPA bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DP3AK Provinsi Jawa Timur, DP3A Kabupaten Malang, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
Keluarga korban juga dilibatkan dalam proses koordinasi untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai kebutuhan dan konteks keluarga.
Pengawasan mencakup pemantauan kesehatan selama kehamilan, proses pemulihan psikologis, pemberian perlindungan sosial, kelangsungan pendidikan, serta asesmen lanjutan terkait rencana pengasuhan bayi yang akan lahir.
Semua langkah ini dijalankan dengan prinsip utama memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi secara menyeluruh.







