Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar diskusi untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu.
Forum bertajuk “Memperkuat Representasi Perempuan dalam Revisi Undang-Undang Pemilu” berlangsung di Jakarta pada 20 Agustus 2026.
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Musyawarah Ibu Bangsa yang diselenggarakan pada 2025.
Salah satu hasil musyawarah tersebut adalah komitmen dalam manifesto ketiga yang menegaskan perlunya kepemimpinan perempuan yang setara dan bermakna.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan kesetaraan gender sebagai bagian dari Asta Cita keempat pembangunan nasional.
Target kebijakan tersebut diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah publik maupun swasta.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai penguatan keterwakilan perempuan tidak bisa dilakukan sendiri dan membutuhkan kolaborasi pentahelix.
Menurutnya, sinergi perlu melibatkan instansi pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta media.
Dengan dukungan berbagai pihak, kementerian ikut mendorong pembentukan Kelompok Kerja Politik Perempuan Nasional atau Pokjapolnas.
Pokjapolnas dibentuk bersama tokoh-tokoh politik perempuan sebagai pengawal agar kepemimpinan perempuan dalam politik menjadi lebih kuat.
Arifah mengingatkan bahwa kebijakan ini berkaitan langsung dengan harapan sekitar 142,3 juta perempuan Indonesia.
Ia mengatakan keterwakilan perempuan yang lebih representatif akan memperkaya kualitas kebijakan publik sehingga lebih aspiratif, partisipatif, dan berkeadilan.
Menjelang Pemilu 2029, ada sejumlah isu mendesak seperti proses rekrutmen penyelenggara pemilu dan mekanisme pencalonan bakal calon legislatif.
Arifah juga menyoroti komposisi KPU dan Bawaslu yang dinilai belum mencerminkan keterwakilan perempuan secara memadai.
Data KPU 2025 menunjukkan 15 provinsi pada KPU provinsi tidak memiliki satupun anggota perempuan.
Sementara itu data Bawaslu mencatat 14 provinsi di Bawaslu provinsi yang juga tidak memiliki anggota perempuan.
Padahal, komposisi penyelenggara pemilu yang sensitif gender dipandang akan memberikan dampak signifikan pada proses dan hasil pemilu.
Tingkat keterpilihan perempuan di lembaga legislatif saat ini masih rendah, berkisar antara 16 hingga 22 persen.
Arifah menyebutkan ada tiga area prioritas yang perlu mendapat perhatian: jalur pencalonan, struktur penyelenggara, dan perlindungan politik bagi perempuan.
Melalui FGD ini, kementerian berharap terkumpul masukan konkret untuk menyempurnakan kebijakan pemilu secara berkelanjutan.
Rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan dijadwalkan akan disampaikan kepada pimpinan Komisi II DPR.







